Kominfo Blokir 40 Fintech Ilegal Setiap Hari

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga asal Solo, YI (paling kanan) mengadu ke LBH Solo Raya lantaran merasa dipermalukan oleh salah satu perusahaan financial technology atau fintech. Foto dirinya disebar ke media sosial dengan diimbuhi tulisan tidak senonoh yang menyatakan bahwa dia  rela digilir untuk membayar utangnya. Tempo/AHMAD RAFIQ

    Warga asal Solo, YI (paling kanan) mengadu ke LBH Solo Raya lantaran merasa dipermalukan oleh salah satu perusahaan financial technology atau fintech. Foto dirinya disebar ke media sosial dengan diimbuhi tulisan tidak senonoh yang menyatakan bahwa dia rela digilir untuk membayar utangnya. Tempo/AHMAD RAFIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, Riki Arif Gunawan mengatakan di dalam Satgas Waspada Investasi, Kominfo bertugas memblokir entitas fintech ilegal di situs internet.

    Menurut dia, Kominfo melakukan pemblokiran fintech ilegal, setelah ada penilaian dari Satgas Waspada Investasi. "Dapat data 20 pagi dan sore 20 fintech ilegal setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu," kata Riki di Gedung Satria Tower, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Dia juga mengatakan terdapat fintech ilegal yang ada di appstore dan playstore. Untuk memblokir itu, kata dia, Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan mengirim rekomendasi ke dua penyedia aplikasi tersebut.

    "Yang legal, jika tidak memenuhi rekomendasi OJK, bisa ditutup juga," ujarnya.

    Menurut Riki, OJK, Polri, Satgas Waspada Investasi dan Kominfo selalu menggelar rapat dalam seminggu sekali membahas fintech ilegal.

    Kendati begitu, dia menilai enforcement dari aturan perlindungan data pribadi saat ini masih belum terlaku kuat, karena baru diatur dalam peraturan menteri. Saat ini pemerintah juga sedang membuat aturan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik.

    Karena belum ada beleid itu, Kominfo melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung bagi pemilik perusahaan dan masyarakat.

    Hal itu karena dia melihat perusahaan teknologi mudah mengambil data dan memprosesnya. "Etika digital CEO yang mencegah pemrosesan pribadi berlebihan diperlukan," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.