BI Intervensi Pelemahan Rupiah Akibat Anjloknya Peso Argentina

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar spot dan pasar domestik mata uang valas berjangka (Domestic NDF) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi terhadap dolar AS akibat sentimen pelaku pasar global setelah anjloknya nilai mata uang Peso Argentina.

    "Kami melihat pasar terkejut terutama dengan peristiwa politik di Argentina," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Bank Sentral sudah menstabilisasi nilai tukar mata uang "Garuda" di spot dan DNDF agar depresiasi sejak pagi tidak merosot terlalu jauh.

    BI juga bersiap intervensi di pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN) setelah hasil lelang SBN diumumkan terutama jika banyak investor asing yang melepas SBN dan dapat melemahkan nilai tukar rupiah.

    "Untuk menyikapi market surprise (kejutan di pasar) yang sifatnya temporer kami tentu tidak ingin menimbulkan dampak terhadap mata uang rupiah," ujar Nanang.

    Gejolak di pasar finansial global hari ini terutama negara-negara berkembang, timbul setelah depresiasi tajam mata uang Argentina, peso hingga 14,5 persen menjadi 53 peso per dolar AS pada Senin.

    Anjloknya peso Argentina terjadi pasca-pemilihan presiden putaran pertama Argentina yang menghasilkan suara dengan kemungkinan terbesar untuk kemenangan pemimpin oposisi Alberto Fernandez. Pasar bereaksi negatif karena pemimpin opisisi itu dikenal sebagai tokoh pengusung rezim pengendalian devisa (capital control) di Argentina.

    Naik daunnya Fernandez juga menguatkan proyeksi bahwa krisis ekonomi Argentina dapat semakin memburuk dan berdampak pada negara-negara latin lainnya seperti Brasil.

    Karena gejolak itu, Nanang mengatakan tidak hanya rupiah yang melemah, namun juga seluruh mata uang negara-negara berkembang atau emerging markets. Dengan kepanikan itu, terjadi aksi investor melarikan modalnya ke aset yang lebih aman atau flight to quality.

    Tercatat, won Korea Selatan, dolar Singapura, yuan Cina, Ringgit Malaysia, Peso Filipina, dan rupe India juga melemah. Tekanan pada mata uang rupiah dan negara-negara lain di kawasan juga timbul dari unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong yang menimbulkan proyeksi bahwa pemerintah Cina akan melakukan intervensi politik.

    Hingga 14.55 WIB atau sekitar satu jam menjelang penutupan, rupiah semakin melemah hingga ke level Rp 14.322 per dolar AS di pasar spot. Namun, rupiah tidak sendiri, ruppe India, dan peso Filipina juga melemah masing-masing ke level depresiasi 0,64 persen dan 0,9 persen.

    Pada pagi tadi, rupiah dibuka sudah melemah melemah 30 poin atau 0,21 persen menjadi Rp 14.280 per dolar AS dibanding posisi penutupan sebelumnya Rp 14.250 per dolar AS.

    Di kurs tengah Bank Indonesia, rupiah juga melemah 63 poin menjadi Rp 14.283 per dolar AS dibanding Senin (12/8) yang sebesar Rp 14.220 per dolar AS.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.