2 Alasan Bos Grab Usulkan Taksi Online Bebas Aturan Ganjil Genap

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019. Perluasan 16 rute baru Ganjil-Genap yaitu: Jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, Suryopranoto, Balikpapan, Kyai Caringin, Tomang Raya, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Senen Raya, dan Gunung Sahari. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Kendaraan melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019. Perluasan 16 rute baru Ganjil-Genap yaitu: Jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, Suryopranoto, Balikpapan, Kyai Caringin, Tomang Raya, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Senen Raya, dan Gunung Sahari. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengusulkan pemerintah membebaskan taksi online dari aturan ganjil genap di DKI Jakarta. Menurutnya, jika aturan tersebut diberlakukan kepada taksi daring maka bisa mempengaruhi bahkan sampai menghilangkan pendapatan pengemudi.

    "Kami memberikan usulan pengecualian kepada taksi online yang ujungnya memudahkan masyarakat dan membantu kestabilan ekonomi bagi para pengemudi taksi online. Tentunya kita tidak mau ada impact massal terhadap penurunan pendapatan, " kata Ridzki di kantor Kementerian Bidang Maritim, Selasa,13 Agustus 2019.

    Ridzki mengungkapkan ada dua pertimbangan mengapa taksi online harus diberikan pengecualian. Pertama, taksi online dinilai sudah diakui sebagai transportasi publik dan mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota.

    Ia menambahkan, dalam sehari taksi online mampu mengangkut 10 hingga 20 perjalanan dalam sehari. "Menurut saya sangat adil jika ganjil genap ini dilakukan pengecualian dengan taksi online karena kami melihat dari mitra pengemudinya. Kita melihat dampaknya terhadap pengemudi online berpotensi berkurang pendapatannya," ujarnya.

    Kemudian yang kedua, jika peraturan ganjil genap diberlakukan kepada taksi online, menurut Ridzki, akan langsung berdampak kepada mitra-mitra pengemudi. "Itu nanti bisa berpotensi kehilangan pendapatannya karena perluasan ini," ungkap dia.

    Oleh karena itu dengan dua pertimbangan tersebut, Ridzki berharap pemerintah memberikan pengecualian kepada taksi online yang sehingga masyarakat semakin mudah dalam keseharian. Selain itu, pengecualian tersebut dapat meningkatkan perekonomian bagi para mitra pengemudi.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut bahwa wacana bebas ganjil genap itu sudah dibicarakan dengan pihak penyedia jasa taksi online dan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada pekan lalu. "Hari Jumat kemarin saya sudah bertemu dengan pengelola Grab. Saya bertemu Grab bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI dan sekarang ini, Dinas Perhubungan dan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaannya bagaimana," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat.

    Anies mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ia mengaku sedang membicarakannya dengan setiap pemangku kebijakan terkait mengenai nasib taksi online saat ganjil genap.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.