TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, pemerintah disarankan untuk menunda pemindahan ibu kota. Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail Zaini mengatakan, pemerintah seharusnya bisa menggenjot konsumsi dalam negeri, salah satu caranya dengan memperbesar belanja sosial.
Porsi belanja sosial dalam APBN, menurut Ahmad, harus dinaikkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika target penerimaan pajak tidak tercapai, konsekuesinya belanja modal dan barang akan terpotong sehingga memperlambat investasi.
"Uang dari penundaan membangun fasilitas ibu kota baru bisa digunakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta industri," kata Ahmad, Senin, 12 Agustus 2019.
Meski resisten terhadap dampak pelemahan ekonomi akibat perang dagang, menurut Ahmad, perekonomian Indonesia tetap perlu mewaspadai tren shortfall penerimaan pajak. Dia sepakat dengan riset Morgan Stanley mengenai pertumbuhan PDB Indonesia 2019/2020 berada pada angka masing-masing 5 persen.
Jika dibandingkan dengan ekonomi negara-negara Asia selain Jepang lainnya, Ahmad menilai Indonesia, beserta India dan Filipina, merupakan negara-negara yang cenderung kurang terkena dampak ketegangan perdagangan mengingat basis permintaan domestik yang bersifat endogen. "Ekonomi Indonesia relatif kuat menghadapi gejolak eksternal karena total ekspor plus impor Indonesia tidak lebih dari 40 persen terhadap PDB."
Ahmad menyebut konsumsi domestik bisa menjadi buffer ketika ada gejolak eksternal. Adapun risiko dari gejolak eksternal adalah tidak tercapainya target pertumbuhan pajak pemerintah yang sebesar 15 persen tahun ini. "Saya prediksi dalam jangka menengah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit di bawah 5 persen jika pertumbuhan investasi rendah akibat perang dagang," ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyebutkan skema pendanaan pemindahan ibu kota yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan melalui kerja sama pengelolaan aset.
