Sri Mulyani Dukung Instrumen Fiskal Dipakai Tahan Pelebaran CAD

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota  Prius Plug-In Hybrid  Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan siap mendukung dalam memastikan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) tidak semakin melebar hingga akhir tahun dengan menggunakan instrumen fiskal.

    “Kami siap menggunakan instrumen fiskal untuk membantu kementerian terkait dan juga inisiatif dari pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan ekspor,” kata dia Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Sebelumnya pada Jumat (9/8), Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Wijanarko mengatakan bahwa defisit neraca transaksi berjalan atau pada triwulan II 2019 melebar dari US$ 7,0 miliar atau 2,6 persen dari PDB pada triwulan 1 2019 menjadi US$ 8,44 miliar atau 3,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Sri Mulyani mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian yang berhubungan dengan moneter dan energi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. Diakuinya koordinasi akan lebih diutamakan dengan Kementerian ESDM karena melebarnya CAD terkait adanya impor minyak dan gas yang tinggi.

    “Pokoknya kami siap dengan seluruh instrumennya membantu kementerian terkait dan pemerintah daerah yang bisa ikut memecahkan masalah CAD itu. Semuanya yang memiliki portofolio di mana penyumbang dari trade maupun account deficit itu terjadi,” kata dia.

    Kementerian Keuangan juga akan mendalami formulasi kebijakan makro jika ada masukkan dari kementerian atau lembaga lain maupun pemda termasuk juga pengusaha. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

    “Jadi feedback dan hubungan kami dengan seluruh K/L maupun pemda dan para pengusaha akan terus kita harapkan supaya kita juga bisa terus menyesuaikan kebijakan kita sesuai kebutuhan,” kata Sri Mulyani.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.