Rizal Ramli Sebut Tax Amnesty Jilid II sebagai Ide Konyol sebab..

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rizal Ramli. TEMPO/Subekti

    Rizal Ramli. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menilai wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II sebagai hal yang sangat sia-sia. Pasalnya, menurut dia, program tax amnesty sebelumnya sudah gagal.

    "Ada ide lagi tax amnesty kedua, ini benar-benar konyol. Yang pertama saja gagal total," kata Rizal saat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.

    Menurut Rizal kegagalan ini terbukti karena tidak dapat menggenjot rasio pajak atau tax ratio. Berdasarkan data yang dia paparkan, tax ratio dari tahun 2010 sampai 2018 terus menurun, dari 9,52 persen menjadi 8,85 persen.

    Adapun, tax ratio keseluruhan dengan bea dan cukai, serta royalti dari Sumber Daya Alam (SDA) migas dan tambang turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

    Menurut Rizal, seharusnya dengan diadakan tax amnesty pada tahun 2016 bisa meningkatkan dari penerimaan dan jumlah orang yang membayar pajak untuk negara. "Tapi ini malah merosot. Kok malah mau diulangi lagi."

    Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid mengungkapkan, tax amnesty hanya akan menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha besar. Hal tersebut, menurut Rizal, juga sebagai bentuk kegagalan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Sebab, rendahnya tax ratio akan mendorong pemerintah harus berutang untuk belanja negara. "Ini kegagalan utama Menteri Keuangan terbalik, saya bukan bilang terbaik," ucapnya.

    Rizal Ramli juga menyindir Sri Mulyani yang beberapa kali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik. "Kalau terbaik itu buat asing. Kalau buat ekonomi Indonesia malah terbalik. Tugas Menkeu adalah meningkatkan tax ratio agar kita tidak tergantung utang. Tapi kalau tax ratio merosot akan makin tergantung utang."

    Sebelumnya, wacana tentang tax amnesty jilid II dilontarkan oleh  Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Ia mengatakan kemungkinan untuk diadakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat baik.

    Terlebih best practise di luar negeri tax amnesty dilakukan lebih dari satu kali. "Saya sebagai Ketua Umum Kadin mendengarkan juga aspirasi dari para pengusaha. Banyak juga yang menyesal  tidak ikut yang pertama," ucapnya di Menara Kadin, Jakarta, 2 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.