TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan peristiwa pemadaman massal yang melanda wilayah yang sangat luas dan dengan waktu yang cukup lama sehingga banyak warga kembali menyalakan lilin. Peristiwa tersebut harus dilihat sebagai sebuah perspektif yang besar, terutama bila disorot dari konsep Industri 4.0 yang kerap didengungkan pemerintah.
"Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadi omong kosong tanpa adanya listrik, infrastruktur tradisional yang merupakan layanan dasar seperti listrik dan BBM," kata politikus dari Partai Gerindra seperti dikutip dari rilis, Sabtu, 10 Agustus 2019. Ia menegaskan bahwa infrastruktur layanan dasar seperti untuk jaringan listrik harus dapat dipastikan berkelanjutan.
PLN diharapkan ke depannya agar dapat benar-benar memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mencegah peristiwa pemadaman listrik yang menimpa kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, beberapa waktu lalu.
"Kejadian blackout atau padamnya listrik secara massal yang melanda Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten beberapa waktu lalu, sempat disebut sebagai blackout 4.0. Ini menunjukkan infrastruktur digital dan infrastruktur lain yang sangat rapuh, sewaktu-waktu bisa lumpuh dengan mudah," kata Fadli Zon.
Sebelumnya diberitakan pemadaman listrik berlangsung lama di DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada 4-5 Agustus silam. Kejadian ini diharapkan dapat membuat Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kembali dilirik.
"Blackout yang terjadi kemarin kan menjadi satu pukulan tersendiri. Diharapkan dengan ini paling tidak EBT ini tidak lagi menjadi anak tiri dari pemerintah tetapi ke depan bisa menjadi skala prioritas lah karena tren dunia kan beralih ke EBT," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan saat dihubungi, Rabu, 7 Agustus 2019.
Pemadaman listrik tersebut disebabkan adanya gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap tower di Daerah Gunung Pati, Semarang, sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait peristiwa tersebut.
Mamit mengakui tidak yakin target penggunaan EBT sebesar 23 persen akan tercapai pada 2025. Tapi setidaknya ia berharap dengan adanya kejadian pemadaman tersebut akan mendorong pengembangan EBT dari para pengambil keputusan.
Dalam pandangan Mamit, dibutuhkan political will dari pemerintah untuk dapat mengembangkan EBT, seperti dengan merampungkan pembahasan Undang-undang EBT. Ia menyadari bahwa kendala investasi EBT saat ini masih sangat besar, sedangkan untuk pembelian dari PLN cenderung kecil. Sehingga dari sisi keekonomian untuk mencapai Break Even Point (BEP) cukup lama.
ANTARA
