Isu PHK Karyawan Net TV, Ini Kata Wishnutama

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chief Executive Officer (CEO) PT Net Mediatama Indonesia, Wishnutama Kusubandio. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Chief Executive Officer (CEO) PT Net Mediatama Indonesia, Wishnutama Kusubandio. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Stasiun televisi tergabung di Grup Indika, Net TV, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Komisaris Utama Net TV, Wishnutama mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.

    "Tidak ada PHK seperti yang diberitakan," kata Wishnutama saat dihubungi Tempo, 9 Agustus 2019. Dia mengatakan telah melakukan pertemuan pada sore ini dengan beberapa Direksi Net TV untuk meminta penjelasan terkait berita yang beredar.

    Direktur Operasional Net TV, Azuan Syahril membenarkan telah melakukan pertemuan antar Direksi dan Komisaris untuk menjelaskan terkait beredarnya berita PHK besar-besaran Net TV.

    "Kita telah mengadakan pertemuan dengan Pak Tama. Pak tama telah memanggil beberapa direksi untuk mendapat laporan dengan situasi ini," ucap Azuan kepada Tempo, 9 Agustus 2019.

    Azuan menjelaskan bahwa yang terjadi adalah melakukan strategi ulang media guna mengefektifitaskan sumber daya manusia yang ada. Menurutnya, ini dampak dari pekembangan teknologi yang semakin berkembang.

    "Kita juga mengantisipasi dengan merestrategi untuk ke depan sehingga perlu menata kembali dalam rangka teknologi yang sudah maju saat ini," ujarnya.

    Dia menjelaskan, tidak ada namanya PHK secara sepihak, tetapi Net TV menawarkan kepada karyawan bersedia untuk mengundurkan diri akan diberikan kompensasi.

    "Kita mengadakan realignment lagi perusahaan di internal kita, kalau bicara PHK kita tidak lakukan, memang di satu sisi yang kita lakukan efisiensi seperti kebanyakan perusahaan di luar," ujar dia.

    Menurut Azuan, tindakan ini tidak dilakukan sepihak tetapi dengan cara musyawarah dan mufakat. "Jadi tidak ada pemaksaan oleh perusahaan, jadi ini lebih kepada penawaran," tambahnya.

    Dia juga akan melakukan penjelasan kepada media agar tidak terjadi simpang siur informasi, karena dengan melakukan klarifikasi maka media akan mendapat informasi secara langsung dan jelas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.