Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan "Koalisi Selamatkan BPK" meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turut andil dalam seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebab, proses seleksi anggota BPK 2019-2024 yang kini berada di DPR  dinilai tengah bermasalah.

    "Mekanisme pemilihan saat ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD," kata Anggota Divisi Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), Gulfino dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, yang diterima Tempo, Kamis 8 Agustus 2019.

    Gulfino mengatakan, ketidaksesuaian itu juga terindikasi dari keputusan DPR yang mengeliminasi 30 nama sebelum diserahkan kepada DPD. Selain itu, indikasi ketidakberesan juga terlihat dari waktu pendaftaran yang hanya berlangsung selama dua minggu.

    Menurut Gulfino, gejala tidak transparan dan minim akuntabilitas ini juga terlihat dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI. Komposisi itu terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.

    Atas dasar alasan itu, Koalisi Selamatkan BPK menuntut 3 hal kepada Presiden Jokowi. Berikut ketiga tuntutan itu.

    1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.

    2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).

    3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.