BRI Klaim Telah Turunkan Suku Bunga Kredit 50 Basis Poin

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Bank BRI Suprajarto, saat meninjau korban dan unit kerja BRI di Palu yang terdampak bencana gempa dan tsunami,

    Direktur Utama Bank BRI Suprajarto, saat meninjau korban dan unit kerja BRI di Palu yang terdampak bencana gempa dan tsunami,

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons kebijakan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poins menjadi 5,75 persen dengan melakukan penyesuaian suku bunga. 

    Direktur Utama Bank BRI Suprajarto mengungkapkan penyesuaian ini dilakukan dengan menurunkan suku bunga kredit pada segmen kredit mikro, ritel dan konsumer hingga 50 basis poin (bps). 

    “Selain dengan digitalisasi proses kredit untuk mempercepat proses pelayanan kredit, BRI juga melakukan penyesuaian suku bunga. Sehingga dengan proses kredit yang cepat dan suku bunga yang murah tentunya dapat memberikan ruang pertumbuhan kredit yang lebih tinggi," kata dia, Kamis, 8 Agustus 2019.

    Dia menjelaskan, Bank BRI telah melakukan digitalisasi proses kredit sejak 2018 dengan adanya aplikasi yang disebut BRISPOT. Terobosan digital  tersebut dinilai ampuh mengakselerasi proses pengajuan kredit mikro di perseroan menjadi lebih cepat, efisien, paperless dan digital base.

    Di sisi lain, penyesuaian suku bunga kredit BRI tersebut sejalan dengan meningkatnya efisiensi operasional dan penurunan suku bunga simpanan yang telah dilakukan karena penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada RDG Bank Indonesia Juli kemarin.

    “Dengan momentum seperti ini kami berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sektor rill khususnya untuk segmen mikro dan Peritel," kata Dirut Bank BRI tersebut.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.