Indef: Insentif untuk KEK Perlu Ditinjau Ulang karena Tak Optimal

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis, 4 Juli 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di sejumlah daerah dinilai belum menorehkan prestasi yang menonjol. Hal ini diduga karena insentif yang diberikan pemerintah untuk kawasan khusus itu tidak tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, salah satu sektor yang mengalami perlambatan ekonomi adalah industri pengolahan. "Kita ada investasi Rp250 triliun sampai Rp300 triliun. Problemnya, perusahaan industri yang masuk itu ada di luar kawasan," kata dia Rabu 7 Agustus 2019.

Menurut Tauhid, alasan investor lebih memilih untuk membuka industri di luar kawasan industri karena besarnya cost yang harus disiapkan untuk investasi di KEK. Hal ini menunjukkan bahwa adanya selisih biaya yang besar dan menurunkan minat pengusaha masuk ke KEK.

"Apalagi ada problem upah tenaga kerja di Jateng misal di kawasan dan luar kawasan itu tidak ada bedanya. Maka ini menurut saya harus ada insentif lebih besar antara kawasan non KEK dan KEK," kata Tauhid.

Beberapa catatan lain adalah soal pemberian fasilitas yang hanya ditujukan kepada calon investor baru, sehingga melupakan investor yang lama. Insentif pajak yang diberikan juga belum mempertimbangkan lama waktu perusahaan dalam membuka usaha.

"KEK ini bukan hanya masalah infrastrukturnya tapi juga hal lain misal ketenagakerjaan, sampai kepastian hukum terutama jika kepala daerahnya berganti," Tauhid menambahkan.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji peluang untuk membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri di Pulau Jawa jika memenuhi beberapa syarat. Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain harus fokus pada industri yang berorientasi ekspor,  subtitusi impor yang memproduksi bahan baku dan barang setengah jadi, atau industri high technology.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama ini KEK industri dibangun di luar Jawa dengan tujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena banyak permintaan, maka pemerintah mempelajari kemungkinan KEK industri di Jawa.

"Tadi kami rapat, kesepakatannya adalah KEK industri boleh di Jawa, tetapi ada kriteria supaya tidak ganggu industri yang sudah ada di luar KEK," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

BISNIS

 





Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

1 hari lalu

Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan RPP yang berisi pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN telah rampung dibahas. Kapan diumumkan?


Target Injourney: Pembangunan KEK Sanur Selesai November, Beroperasi Kuartal I 2024

8 hari lalu

Target Injourney: Pembangunan KEK Sanur Selesai November, Beroperasi Kuartal I 2024

InJourney, berharap Kawasan Ekonomi Kesehatan (KEK) Sanur Bali beroperasi pada kuartal pertama tahun depan.


Megawati Ngamuk Jokowi Akan Bangun Bandara Internasional Bali Utara: Mau Dimarahin Pak Jokowi, Saya Marah Lagi

8 hari lalu

Megawati Ngamuk Jokowi Akan Bangun Bandara Internasional Bali Utara: Mau Dimarahin Pak Jokowi, Saya Marah Lagi

Megawati tak setuju Jokowi akan bangun Bandara internasional Bali Utara. "Sampaikan ke Pak Jokowi. Mau dimarahin Pak Jokowi, saya marah lagi," katanya


PDIP Dukung Program Penghapusan Pajak PBB Anies Baswedan Dilanjutkan

17 hari lalu

PDIP Dukung Program Penghapusan Pajak PBB Anies Baswedan Dilanjutkan

Anggota DPRD DKI dari PDIP mendukung program penghapusan pajak PBB Anies Baswedan dilanjutkan.


Fraksi NasDem Dukung Insentif Pajak Anies Baswedan Tetap Dilanjutkan

20 hari lalu

Fraksi NasDem Dukung Insentif Pajak Anies Baswedan Tetap Dilanjutkan

Politikus NasDem itu menilai bahwa program yang ditinggalkan Anies Baswedan itu patut dilanjutkan karena berpihak kepada masyarakat.


Anggota Komisi VI DPR: Pemprov Bali Harus Terlibat Pembangunan KEK Kesehatan

52 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR: Pemprov Bali Harus Terlibat Pembangunan KEK Kesehatan

Pemda harus mengelola target KEK Kesehatan dan Pariwisata Sanur.


Kawasan Ekonomi Khusus Gresik Resmi Beroperasi, Diharapkan Menyerap Banyak Tenaga Kerja

23 November 2022

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik Resmi Beroperasi, Diharapkan Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Pemerintah menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik telah resmi beroperasi.


Soal Investasi di IKN, Faisal Basri: Baru Ekonomis Jika Ada 5 Juta Penduduk dalam 10 Tahun

24 Oktober 2022

Soal Investasi di IKN, Faisal Basri: Baru Ekonomis Jika Ada 5 Juta Penduduk dalam 10 Tahun

Menurut Faisal Basri, perusahaan hanya mau berinvestasi jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN. Kenapa?


5 Kantor Samsat DKI Jakarta Kini Buka Senin HIngga Sabtu

23 Oktober 2022

5 Kantor Samsat DKI Jakarta Kini Buka Senin HIngga Sabtu

Penambahan hari layanan Samsat DKI didorong fakta bahwa banyak warga DKI Jakarta yang memiliki waktu luang pada pekan untuk mengurus administrasi.


Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

9 Oktober 2022

Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tentang insentif pajak Rp 15, 3 triliun.