Satgas Karhutla Fokus di 6 Provinsi Ini Tangani Kebakaran Hutan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas dengan kendaraanya saat terjadi kebakaran lahan gambut di Desa Pulau Semembu, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Senin, 5 Agustus 2019. ANTARA

    Warga melintas dengan kendaraanya saat terjadi kebakaran lahan gambut di Desa Pulau Semembu, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Senin, 5 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada enam provinsi yang menjadi fokus penanganan Satgas Karhutla dalam mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

    "Itu yang menjadi fokus utama dari data BMKG yang cukup rawan karena kekeringannya cukup masif. Potensi terjadinya kebakaran tinggi di daerah-daerah tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

    Dedi menyebut hingga saat ini polisi sudah menetapkan sebanyak 23 tersangka dalam kasus karhutla. Para pelaku sebagian besar ditangani oleh Polda Riau.

    "Sebagian besar pelaku individu, belum mengarah ke korporasi, tapi proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan korporasi," katanya. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku membakar hutan adalah untuk membuka lahan pertanian baru.

    Ia mengatakan Polri-TNI bekerja sama dengan pemda setempat dan tokoh masyarakat berusaha untuk menghentikan pola-pola lawas seperti itu dengan mensosialisasikan bahaya membuka lahan dengan membakar hutan. Dengan sosialisasi, diharapkan petani sadar dan menghentikan cara-cara konvensional mereka.

    "Hal ini sifatnya tradisional yang harus kami ingatkan terus. Mengubah mindset masyarakat ketika membuka lahan," katanya.

    Mantan Wakapolda Kalteng ini menambahkan, Satgas Karhutla terus melakukan patroli dengan mendatangi area rawan terjadi kebakaran dan melakukan pemadaman awal bila menemukan kebakaran hutan dan lahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.