Lapan Identifikasi 608 Titik Panas, Terbanyak di Kalimantan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Api berkobar dari kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu, 28 Juli 2019. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2019 luasnya lebih dari 27 ribu hektare, dan kini masih terus meluas di Kabupaten Pelalawan dan Siak. ANTARA

    Api berkobar dari kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu, 28 Juli 2019. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2019 luasnya lebih dari 27 ribu hektare, dan kini masih terus meluas di Kabupaten Pelalawan dan Siak. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengidentifikasi terdapat 608 titik panas atau hotspot kategori rendah, sedang, hingga tinggi di seluruh Indonesia.

    Menurut laman katalog modis Lapan yang diakses online di Jakarta pada pagi hari ini, terdapat 26 titik panas kategori rendah, 409 titik panas kategori sedang, dan 173 titik panas kategori tinggi. Sebanyak 608 titik panas tersebut terpantau oleh seluruh satelit yang dimiliki, dioperasikan dan diakses Lapan, yaitu satelit Aqua, satelit Terra, satelit SNPP, dan satelit NOAA 20.

    Menurut Panduan Teknis Informasi Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Hutan Lahan yang disusun Deputi Bidang Penginderaan Jauh, jumlah titik panas bukanlah jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan. Titik panas merupakan suatu area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat dideteksi oleh satelit.

    Secara kualitas, jumlah titik panas yang banyak dan menggerombol memang menunjukkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah. Hingga saat ini, titik panas yang dideteksi satelit masih menjadi data paling efektif dalam memantau kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah yang luas.

    Sementara itu, menurut sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemantauan selama sepekan sejak Kamis pekan lalu, 1 Agustus 2019 hingga Rabu, 7 Agustus 2019, oleh satelit Terra dan satelit Aqua Lapan menunjukkan titik panas terbanyak terdapat di Kalimantan Barat.

    Titik panas di Kalimantan Barat pada pekan tersebut berjumlah 183 titik. Jumlah tersebut meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang hanya 32 titik panas. Posisi jumlah titik panas kedua ditempati Riau dengan 141 titik yang juga mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya pada posisi 79 titik.  

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya meminta agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 2015 tidak terulang lagi pada tahun ini. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi hari ini di Istana Negara pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

    Jokowi mengingatkan karhutla pada 2015 menyebabkan kerugian negara hingga Rp 221 triliun dan lahan yang terbakar mencapai 2,6 juta hektare. “Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah hotspot karhutla tahun 2019 turun, tapi dibanding tahun 2018 angka hotspot naik. Hal ini tidak boleh terjadi. Harusnya turun tiap tahun dan tidak boleh naik,” tegas Jokowi, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Oleh sebab itu, Jokowi meminta semua pihak memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya water bombing, hingga penegakan hukum.

    Jokowi menyebutkan aturan main pada 2015 masih berlaku. "Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla. Semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla," ucapnya.

    Pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, wali kota untuk di-back up, menurut Jokowi, juga harus dibantu oleh pemerintah pusat. "Sehingga api sekecil apa pun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya."

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.