Perpres Mobil Listrik, Airlangga Hartarto: Suara Sudah Bulat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara menteri terkait rancangan Peraturan Presiden atau Perpres tentang mobil listrik. Saat ini Perpres tersebut masuk tahap finalisasi.

    "Dari hasil rapat dan diskusi, seluruhnya sudah bulat," kata dia usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

    Airlangga menjelaskan nantinya perpres ini bakal mengatur tugas-tugas dari masing-masing kementerian dan fasilitas yang diberikan untuk industri. Secara bersamaan ada pula revisi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 41 tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang bakal mengatur perubahan penghitungan pajak dari berdasarkan bentuk ke berbasis emisi.

    Dalam revisi PP 41 ini, kata dia, sudah dimasukkan mengenai perkembangan teknologi dan jenis-jenis kendaraan listrik. "Termasuk antisipasi ke depannya dipergunakannya teknologi yang menggunakan hidrogen atau fuel cell," tuturnya.

    Airlangga berujar nantinya regulasi ini mulai berlaku pada 2021. "Artinya kami memberikan waktu kepada industri 2-3 tahun dalam melakukan investasi," ucapnya.

    Selain itu, pemerintah masih memberikan kesempatan pada industri untuk mengimpor kendaraan berbasis elektrik dalam bentuk Completely Build Up  di tahap-tahap awal. Namun Perpres akan mewajibkan agar tingkat komponen dalam negeri di kendaraan listrik ini mencapai 35 persen hingga 2023 mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.