Perkuat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan 10 Program Ini

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Dirut BTN Maryono (ketiga kiri) meninjau rumah contoh perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu, 19 Janauri 2019. Pemerintah mewujudkan program sejuta rumah memberikan akses KPR bersubsidi untuk pekerja sektor informal yang bergabung dalam komunitas PPRG melalui Fasilitas Likuiditas  Pembiayaan Perumahan. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Dirut BTN Maryono (ketiga kiri) meninjau rumah contoh perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu, 19 Janauri 2019. Pemerintah mewujudkan program sejuta rumah memberikan akses KPR bersubsidi untuk pekerja sektor informal yang bergabung dalam komunitas PPRG melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan 10 program lanjutan untuk memperkuat Program Sejuta Rumah 2020—2024. Hingga tahun keempat pelaksanaannya, yaitu 2015—2018, program sejuta rumah sudah berhasil membangun 4,79 juta rumah.

    Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa diharapkan sampai akhir tahun bisa terkejar sampai lebih dari 4,80 juta rumah.

    "Per 5 Agustus, PSR sudah 735.547 unit, diharapkan bisa menambah capaian 5 tahunan itu walaupun meleset sedikit dari target," ungkapnya pada konferensi pers di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

    Adapun, ke depannya Kementerian PUPR menyiapkan 10 kebijakan lanjutan untuk memacu capaian PSR.

    Pertama, kementerian akan mengupayakan penyediaan lahan untuk perumahan terjangkau, diutamakan di lokasi berbasis transportasi atau transit oriented development atau TOD.

    "Pembangunan di kota besar sudah pasti harus vertikal, jadi TOD, mixed-use, konsep-konsep itu yang ke depan bisa menjadi program yang harus kita dorong," sambungnya.

    Kedua, kementerian akan mengupayakan kemudahan perizinan. Khalawi mencontohkan, salah satunya seperti pengurusan sertifikat yang awalnya harus menempuh 48 langkah, sekarang menjadi 11 langkah. Hal itu juga sejalan dengan perintah Presiden, bahkan agar perizinan bisa dibuat sambil pembangunan berjalan.

    Ketiga, percepatan pembentukan bank tanah.

    Keempat, mendorong skema pembiayaan kreatif seperti bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan dan tabungan perumahan rakyat, serta kerja sama kemitraan.

    Kelima, melakukan penentuan zona permukiman masyarakat berpenghasilan rendah dalam rencana detail tata ruang.

    Keenam, akan ada perluasan fasilitas pembiayaan loan to value dan penghapusan pajak pertambahan nilai.

    Ketujuh, melakukan finalisasi revisi Kepmen Kimpraswil No. 403/KTPS/M/2002. Kedelapan, kembali melakukan penetapan kebijakan penyesuaian harga rumah bersubsidi.

    Kesembilan, memacu penyediaan rumah untuk milenial.

    Kesepuluh, mempercepat penyediaan rumah untuk ASN/TNI Polri. "Masalah perumahan itu kompleks, PSR kalau mau berjalan harus mengerahkan seluruh stakeholders agar bersama membantu membangun rumah MBR khususnya yang backlog-nya cukup tinggi," tutup Khalawi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.