TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menceritakan kesulitannya meminta keterangan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara soal padamnya listrik di tiga kawasan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Ahad, 4 Agustus 2019. Pasalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno beserta sejumlah jajarannya tengah menunaikan ibadah haji.
"Komisi 6 sudah berkomunikasi karena ingin mendengar informasi dari Kementerian BUMN seperti apa, sekretariat menghubungi ternyata Menteri BUMN sedang naik haji, Sekretaris Kementerian naik haji, Pak Harry (Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno) lagi ikut menteri BUMN, pak Edwin sedang ke Amerika (Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah), saya minta cari siapa yang bisa hingga detik ini enggak dijawab Kementerian BUMN. Kebangetan enggak?" ujar Dito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Dito mengatakan pemanggilan itu sudah dilakukan sejak Senin pagi, 5 Agustus 2019. Selepas mengetahui ada kejadian mati listrik massal di tiga provinsi, politikus Golkar dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu langsung meluncur kembali ke Jakarta. Pemanggilan dilakukan setelah ada koordinasi antara pimpinan Komisi VI DPR.
Kendati demikian, pemanggilan memang bersifat informal lantaran DPR tengah memasuki masa reses. "Kami sekarang sedang reses jadi pemanggilan itu informal. Kayak komisi VII memanggil PLN itu kan informal," kata Dito.
Pemanggilan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dimaksudkan untuk mengetahui apa penyebab dari peristiwa itu dan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil. "Tapi sampai sekarang enggak dikirim itu perwakilan," kata Dito. "Sudah menterinya pergi, semua deputi enggak ada, ditanya siapa yang bisa mewakili bisa bertemu dengan kami pun belum dijawab dan belum ada respon."
Meski demikian, Dito enggan langsung menyambangi Kantor kementerian BUMN. Pasalnya hingga kini ia tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab selama perginya Rini Soemarno dan sejumlah jajarannya. Padahal, menurut dia, seharusnya ada pejabat yang siap sedia di Jakarta menggantikan para pejabat itu.
"Organisasi sebesar itu membawahi PLN yang begitu penting kalau bosnya enggak ada, yang lain ada yang ikut harusnya ada yang tinggal dong. Ini sudah jaman mau jadi kabinet baru masa ikut aja. Kan kapan-kapan bisa naik haji," kata Dito. Ia mengatakan komisinya lebih berkepentingan bertemu dengan Kementerian BUMN ketimbang memanggil PLN langsung. "Kalau PLN kan teknis, kami dari segi korporasi, tapi belum ada jawaban."
Sebelumnya terjadi pemadaman listrik pada Ahad, 4 Agustus 2019 pukul 11.48 WIB hingga hampir tengah malam di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Hal itu berawal dari gangguan listrik beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.
CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA