Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau kelaikan kawasan tersebut terkait wacana pemindahan ibu kota negara. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan
Untuk skema pembiayaannya, Bambang mengatakan ada empat sumber yang bisa digunakan. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk initial infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen. Kemudian sumber pembiayaan dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.
Skema ketiga yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk beberapa infrastruktur utama dan juga fasilitas sosial. Skema terakhir adalah swasta murni, khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial.
Bambang mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai besaran estimasi biaya tersebut masih wajar. Sri Mulyani, kata Bambang, mengusulkan untuk memberikan konsesi lahan yang sudah dikuasai pemerintah di kota baru kepada pihak swasta, untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Karena tidak semuanya nanti akan masih dipakai kalau ada di Ibu Kota baru dan tentunya pemanfaatan aset tersebut juga bisa memberikan tambahan PNBP," ujarnya.
Rencana pemindahan ibu kota yang telah menjadi wacana bertahun-tahun, tahun ini akhirnya dipastikan oleh Presiden Jokowi. Pemindahan ibu kota direncanakan akan dimulai tahun 2024, sementara pembangunan dimulai tahun 2021.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024
2 jam lalu
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024
MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres
3 jam lalu
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres
Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?
4 jam lalu
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?
Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim
4 jam lalu
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim
Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby
4 jam lalu
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby
Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
11 jam lalu
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN
11 jam lalu
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK
15 jam lalu
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa
15 jam lalu
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa
Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.