Apindo Berharap Kompensasi Pemadaman Listrik Tak Berbelit-belit

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Haryadi Sukamdani. apindo.or.id

    Haryadi Sukamdani. apindo.or.id

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani berharap kompensasi dari PLN atas pemadaman listrik di tiga provinsi pada Ahad lalu dibayarkan sesuai kerugian pelaku usaha.

    “Dan dengan prosedur yang sederhana, tidak berbelit-belit sehingga benar benar dapat dilaksanakan,” kata Haryadi dalam keterangan yang diterima Tempo, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Senin lalu, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan 21,3 juta pelanggan PLN yang terkena dampak pemadaman listrik selama dua hari akan mendapatkan kompensasi. Pelanggan tersebut terbagi dari berbagai kelompok, ada sosial, industri, pelanggan khusus dan lainnya.

    Apindo mencatat adanya kerugian baik meterial maupun nonmaterial akibat black out atau pemadaman listrik selama dua hari di beberapa wilayah, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Meski belum dapat dihitung secara nominal, Apindo memperkirakan kejadian ini telah memukul beberapa sektor usaha.

    “Sudah jelas turunnya output barang dan jasa serta hilangnya jam kerja meski di hari Minggu,” ujar Haryadi. 

    Dia mengatakan, di tengah pemadaman hari pertama terjadi, yakni 4 Agustus 2019, sejumlah aktivitas usaha masih berjalan. Khususnya untuk sektor perbankan, perhotelan, perdagangan pasar modern, dan transportasi online.

    Selain itu, Apindo mencatat sejumlah perusahaan manufaktur dengan waktu operasi 24 jam turut terkena imbas. Insiden ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut molor mengejar target produksinya.

    Selain mengganggu aktivitas usaha, ia mengatakan tragedi pemadaman listrik turut menambah beban ongkos produksi untuk perusahaan lantaran mesti mengoperasikan genset. Belum lagi, ujar dia, adanya risiko penurunan tingkat kepercayaan konsumen akibat keterlambatan distribusi barang.

    “Pengiriman barang yang tidak bisa sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam kontrak pemesanan bahkan membuat perusahaan mesti harus menanggung biaya demurrage dan atau biaya air-freight," kata Haryadi terkait dampak pemadaman listrik.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.