BPS Sebut Hanya 2 Sektor Usaha Ini yang Alami Kontraksi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto berbicara kepada wartawan, sesuai pemaparan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto berbicara kepada wartawan, sesuai pemaparan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 didorong oleh hampir seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan ini mengalami kontraksi 0,71 persen. 

    “Dari pertambangan, industri batu bara dan migas mengalami kontraksi 0,25 persen,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019. 
     
    Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB, PDB pertambangan dan penggalian pada triwulan II 2019 hanya sebesar Rp 292,6 triliun. Angka ini turun ketimbang triwulan I 2019 yang mencapai Rp 293,9 triliun.
     
    Sementara itu, berdasarkan Atas Harga Konstan alias AHK yang berlaku pada 2010, PDB triwulan II 2019 hanya tercatat Rp 198,7 triliun. Sedangkan triwulan I mencapai Rp 199,9 triliun. 
     
    Meski demikian, secara umum, keseluruhan PDB menurut ADHB pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp 3.963,5 triliun. Sedangkan triwulan I Rp 3.783,7 triliun. Adapun menurut AHK, PDB secara total tercatat Rp 2.735,2 triliun pada triwulan II 2019. Lebih besar ketimbang PDB triwulan sebelumnya yang hanya Rp 2.625,1 triliun. 
     
    Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan tertinggi selama triwulan II 2019 dicapai oleh sektor jasa lainnya yang mencapai 10,73 persen. Kemudian diikuti pertumbuhan jasa perusahaan sebesar 9,94 persen; informasi dan komunikasi sebesar 9,6 persen; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,09 persen. 
     
    Sementara itu, berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2019 secara year on year berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,74 persen. Selanjutnya, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,71 persen; perdagangan besar eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,61 persen; dan konstruksi sebesar 0,55 persen. “Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari sektor lainnya sebesar 2,44 persen,” tuturnya. 
     
    BPS sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 sebesar 5,05 persen secara year on year. Sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan II terhadap triwulan I 2019 terhitung sebesar 4,2 persen. 

    “Dengan demikian, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi adalah 5,06 persen,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam pemaparan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019. 

    Suhariyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 lebih lambat ketimbang triwulan II 2018 sebesar 5,27 persen, dan triwulan I 2019 yang mencapai 5,07 persen. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59,11 persen. Sedangkan pertumbuhan di wilayah Maluku dan Papua masih mengalami kontraksi sebesar -13,2 persen. 

    Bila dihitung secara q to q, Suhariyanto mengatakan pertumbuhan paling tinggi terjadi untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan di sektor tersebut mencapai 13,80 persen. Sedangkan jasa pendidikan hanya tumbuh 3,09 persen dan jasa lainnya tumbuh sebesar 4 persen. 

    BPS mencatat pertumbuhan q to q paling tinggi untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,80 persen. Sedangkan jasa lainnya 4 persen, jasa pendidikan 3,09 persen. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.