Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum mengusulkan pemerintah tak lagi membuka lahan rawa baru. Sebab, lahan rawa seluas 1,8 juta hektar yang telah dibuka belum dimanfaatkan secara optimal. Direktur Rawa dan Pantai Djajamurni Warga Dalam mengatakan, sebagian besar lahan rawa yang telah dibuka itu berada dalam kondisi yang tak efektif. "Saluran tak terpelihara dengan baik sehingga tak bisa berproduksi lebih banyak," ujarnya, Kamis (15/5). Menurut dia, dari luasan 1,8 juta hektar hanya 1,1 juta hektar yang mampu dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah. Tahun ini pemerintah baru bisa memelihara dan mengoperasikan 650 hektar. Adapun tahun depan diperkirakan hanya menambah 100 hektare menjadi 750 hektar. Djajamurni mengaku pencapaian itu masih jauh dari target rencana dan strategi (renstra) 2004-2009 seluas 1,1 juta hektar. "Masih jauh dari target karena tersangkut di pendanaan," ujarnya. Setiap tahuannya, pemerintah menganggarkan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 200 ribu per hektare lahan rawa. Apalagi, kata dia, lahan rawa baru bisa menghasilkan setelah dibuka selama 20 tahun. "Kebijakan tidak membuka lahan baru harus dikaji ulang," kata Djajamurni. Bila dilakukan, dia mengaku optimistis dapat meningkatkan produksi beras di lahan rawa dengan rehabilitasi dan pemasangan pintu pada lahan yang telah dibuka. Dia yakin produksi dapat ditingkatkan setidaknya 25-30 persen. Selain itu sebagian besar jaringan irigasi di Pulau Jawa berada dalam kondisi rusak. "Karena itu target tahun ini hanya rehabilitasi," kata dia. Pemerintah hanya bisa mempertahankan luasan irigasi karena terbentur luas lahan. Menurut Djajamurni jika lahan rawa seluas 1,1 juta hektar itu bisa dioptimalkan maka pemerintah bisa meningkatkan produksi beras mencapai 2 ton per hektar, setara dengan impor beras Indonesia. "Produksi lahan rawa, secara biasa, maksimal 2,5 ton per hektar per musim tanam," katanya. Padahal berdasarkan penelitian, lanjutnya, produksi beras di lahan rawa bisa mencapai 5-7 ton. "Di Belanda bisa 7-8 ton per tahunnya.Penelitian Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Pengairan Belanda (Rijkwaterstaat) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, produksi beras bisa ditingkatkan 1 ton per tahun menjadi 4,5 ton dengan mengatur tata air. RIEKA RAHADIANA
Iklan
