Andra Agussalam Tersangka, Bagaimana Nasibnya di Angkasa Pura II?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019 dinihari. KPK menetapkan Andra Agussalam sebagai tersangka setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait  kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019 dinihari. KPK menetapkan Andra Agussalam sebagai tersangka setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II belum bersedia menyampaikan kelanjutan dari nasib Andra Agussalam di perusahaan tersebut. Direktur Keuangan Angkasa Pura II itu sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Sedang rapat, nanti secara resmi akan disampaikan,” kata Pelaksana Tugas Vice President Corporate Communication Angkasa Pura II, Dewandono Prasetyo, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Sebelumnya pada Rabu malam, 31 Juli 2019, KPK menangkap lima orang pegawai dari Badan Usaha Milik Negara dalam operasi tangkap tangan. Adapun lima orang itu merupakan unsur direksi AP II,  PT INTI (Persero) dan pegawai dari kedua BUMN. KPK menduga telah terjadi transaksi antara kedua instansi tersebut terkait proyek yang tengah dikerjakan PT. INTI. 

    Salah satu yang ditangkap lewat OTT KPK tersebut adalah Direktur Keuangan AP II Andra Y. Agussalam. Besok harinya, 1 Agustus 2019, KPK menetapkan Andra sebagai tersangka suap proyek pekerjaan Baggage Handling System antara PT Angkasa Pura Propertindo dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. 

    KPK menduga Andra menerima suap Sin$96.700 dari pegawai PT INTI, Taswin Nur agar perusahaannya memperoleh proyek tersebut. "Suap antara pihak yang berada di dua BUMN ini sangat memprihatinkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Di hari yang sama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah merespons OTT KPK ini.Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan pihaknya akan menghormati proses hukum.

    "Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Angkasa Pura II dan PT INTI sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Rabu malam," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.