Gandeng Tokopedia, Sri Mulyani: Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan reformasi terhadap perpajakan di Indonesia dengan menyederhanakan sistem pembayarannya sehingga bisa semudah membeli pulsa.

    Gagasan tersebut bermula ketika ia menyadari bahwa sudah banyak negara yang memiliki sistem pembayaran pajak secara elektronik dan ternyata membawa hasil positif berupa penambahan pajak yang tumbuh secara signifikan.

    “Rusia meluncurkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) elektronik di mana saja lalu karena itu sales tax-nya naik,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Oleh karena itu, Kemenkeu menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce seperti Tokopedia untuk menjadi perantara membayar pajak secara online. Ia menilai hal tersebut akan berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk lebih rajin dan tepat waktu dalam membayar pajak.

    “Saya ingin bayar pajak semudah beli pulsa sehingga kita menggandeng Tokopedia agar menjadi channel pembayaran pajak," ujar Sri Mulyani. 

    Ia berharap dengan adanya sistem pembayaran pajak yang baru akan mampu menambah pendapatan pajak yang masih rendah, seperti keberhasilan yang telah dicapai oleh Rusia. 
    “Biar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh karena proses bayar pajaknya lama dan rumit."

    Penerimaan pajak hingga semester I-2019 masih mencapai 38,25 persen atau Rp603,34 triliun dari target APBN 2019, sedangkan prediksi total penerimaan pajak sampai akhir 2019 sebesar 91 persen atau Rp834,1 triliun.

    “Terutama PPN yang selama ini saya dengar dari berbagai pengusaha proses birokrasinya terlalu rumit," ujarnya.

    Pembaruan sistem membayar pajak tersebut akan dikaji lebih detail karena juga mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Sehingga reformasi perpajakan pada akhirnya bisa membuat hasil yang positif tanpa adanya pihak yang terberatkan.

    "Tapi ya kalau untuk bantu Anda tidak membayar pajak, saya tidak bisa. Karena itu sudah menjadi instruksi dari konstitusi kita," kata Sri Mulyani.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.