Sri Mulyani Beberkan Perbedaan Masalah Era Jokowi dan SBY

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. Dari 34 provinsi, gubernur yang hadir berjumlah 30 orang, sedangkan 4 provinsi lainnya, digantikan oleh wakil gubernur. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah perbedaan terkait permasalahan pengelolaan keuangan negara pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  dan Joko Widodo. Menurut dia, permasalahan keuangan yang dihadapi di masa Presiden SBY dan Jokowi berlainan.

Di masa pemerintahan SBY, tutur Sri Mulyani, harga minyak mentah meningkat menjadi US$90 per barel. Hal ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) goyah. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan subsidi lebih besar serta melakukan penyesuaian di segala lini.

Saat itu, Sri Mulyani juga ditugasi untuk mengalokasikan perlindungan bagi warga miskin dan oleh karena itu dibuatlah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dampak dari krisis 1998 pun masih memiliki pengaruh pada APBN. "Itu situasi yang dihadapi Pak SBY. Poinnya waktu itu kita harus melaksanakan program baru dan tetap jalan," ujarnya, Jumat 2 Agustus 2019.

Tantangan yang berbeda muncul di era pemerintahan Presiden Jokowi. Harga minyak pada pemerintahan Jokowi berada di angka US$30 per barel, berbanding terbalik dengan masa pemerintahan SBY di mana harga minyak cenderung tinggi."Setiap zaman pasti ada tantangan khusus," ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan, tantangan pada masa pemerintahan Jokowi adalah tingginya ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak (WP) dan munculnya kebijakan tax amnesty."Waktu saya datang bulan Juli 2016, UU Tax Amnesty sudah ada tetapi peraturan belumm komplit sedangkan masyarakat sudah bertanya. Itulah yang menjadi tantangan sangat besar," kata Sri Mulyani.

Ketika menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu, Sri Mulyani bercerita bahwa dirinya meminta waktu 2 hari kepada Jokowi dalam rangka mempelajari APBN yang dipandang tidak sustainable. Setelah mempelajari APBN dan mempelajari letak permasalahannya, Menkeu dalam sidang kabinet meminta agar anggaran sebesar Rp170 triliun dipotong dari APBN. "Kami potong yang paling kecil pengaruhnya pada ekonomi Indonesia dan tax amnesty bisa jalan."

BISNIS






Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

8 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

9 jam lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

13 jam lalu

Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmta mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi.


FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

15 jam lalu

FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

FX Rudy mengapresiasi niat Kaesang yang mulai tertarik ke dunia politik. Eks Wali Kota Solo itu mempersilakan jika Kaesang ingin bergabung dengan PDIP


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

15 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

15 jam lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

15 jam lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

16 jam lalu

Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah dicabut akhir 2022, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada.


Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

17 jam lalu

Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

Jokowi kembali bercerita soal keputusannya di awal pandemi Covid-19, di mana dia memutuskan Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

17 jam lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.