Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Waspada Investasi Stop Operasional 1.003 Entitas Ilegal

Reporter

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk "Antisipasi Disrupsi Teknologi Keuangan Kerja 4.0 : Mengendalikan Fintech sebagai Parameter Perekonomian Masa Kini" di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan operasional 177 entitas investasi ilegal dan 826 Peer-to-Peer (P2P) lending ilegal sepanjang Januari-Agustus 2019. Satgas Waspada Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Mabes Polri sepakat menindak tegas pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“SWI, dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri, berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan fintech ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, tetapi masih beroperasi,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Mabes Polri Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.

Tongam mengatakan 177 entitas investasi ilegal yang telah dihentikan terdiri atas kegiatan 117 trading forex tanpa izin, 13 Multi Level Marketing (MLM) tanpa izin, 11 investasi uang, 5 investasi cryptocurrency, dan 31 investasi lainnya.

Sesuai data SWI, jumlah P2P lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha yang berpotensi merugikan masyarakat 404 entitas pada 2018 dan 826 entitas sejak awal 2019. Artinya, ada 1.230 P2P lending yang telah ditangani SWI sejak 2018. 

Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019, sebanyak 143 P2P lending ilegal.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42 persen entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari AS, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas terkait.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Walaupun SWI sudah banyak menutup kegiatan P2P lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut," katanya.

Menurut Tongam, masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, seperti media sosial Instagram, Facebook, hingga SMS. 

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sebelum melakukan investasi.

Masyarakat juga harus memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Terakhir, memastikan pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BISNIS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


BYD Bakal Investasi di Indonesia, Begini Kata Kemenko Marves

34 menit lalu

Logo mobil listrik BYD. TEMPO/Wawan Priyanto
BYD Bakal Investasi di Indonesia, Begini Kata Kemenko Marves

BYD menduduki peringkat pertama penjualan mobil listrik dunia pada tahun lalu dengan penjualan sebanyak 1,86 juta unit.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

1 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Raksasa Mobil Listrik BYD Jajaki Investasi di Indonesia, Jubir Luhut: Proposal Kita Sesuai Harapan Mereka

14 jam lalu

Pabrikan mobil listrik ternama asal China BYD, mengekspor mobil listrik Han EV ke Meksiko di Toluca, Meksiko, 29 November 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan
Raksasa Mobil Listrik BYD Jajaki Investasi di Indonesia, Jubir Luhut: Proposal Kita Sesuai Harapan Mereka

Raksasa mobil listrik asal Cina BYD tengah menjajaki investasi di Indonesia.


Menteri Luhut Gandeng Perusahaan BYD Investasi Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

1 hari lalu

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) H.E. Zheng Shanjie, Selasa, 4 April 2023 (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Menteri Luhut Gandeng Perusahaan BYD Investasi Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan gandeng perusahaan mobil listrik BYD di Shenzhen, Tiongkok investasi industri kendaraan listrik di Indonesia.


Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyo meninjau pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memulai pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).  TEMPO/Subekti
Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

Berikut daftar lengkap negara yang dirayu Jokowi untuk investasi ke IKN. Negara mana sajakah itu?


Jerman Alami Resesi, Ekonom Ungkap Dampaknya bagi RI

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Jerman Alami Resesi, Ekonom Ungkap Dampaknya bagi RI

Ekonomi Jerman tengah mengalami resesi pada awal 2023. Lalu bagaimana dampaknya ke perekonomian di Tanah Air?


Infrastruktur Dasar di IKN Terus Dibangun, Jubir PUPR: Kalau Sudah Kelihatan Wujudnya, Semoga Investor Berminat

2 hari lalu

Foto udara sebuah kapal tongkang pengangkut material logistik untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kandas di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 24 Februari 2023. Pelabuhan yang menjadi salah satu jalur pengiriman material dan logistik untuk pembangunan IKN Nusantara tersebut mengalami kendala ketika air sungai surut yang mengakibatkan kapal rawan kandas. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Infrastruktur Dasar di IKN Terus Dibangun, Jubir PUPR: Kalau Sudah Kelihatan Wujudnya, Semoga Investor Berminat

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan pemerintah berfokus menggarap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Bos Investree Buka Suara Isu Gagal Bayar: TKB90 per 30 April 2023 97 Persen

2 hari lalu

Investree. wikipedia.org
Bos Investree Buka Suara Isu Gagal Bayar: TKB90 per 30 April 2023 97 Persen

Perusahaan teknologi finansial PT Investree Radhika Jaya atau Investree diisukan mengalami gagal bayar. Co-Founder sekaligus CEO Investree Adrian Gunadi pun buka suara.


Erick Thohir Sebut Dana Pensiun yang Terindikasi Salah Investasi Mencapai Rp 9,5 Triliun

2 hari lalu

Menteri BUMN RI Erick Thohir di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Minggu (6/5). Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN akan terus mendukung penguatan ekosistem industri kopi sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung visi industrialisasi pangan yang dicanangkan pemerintah. Foto dok. BRI.
Erick Thohir Sebut Dana Pensiun yang Terindikasi Salah Investasi Mencapai Rp 9,5 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bakal terus mendorong transformasi dana pensiun atau Dapen BUMN.


OJK: Tingkat Keberhasilan Bayar Investree di Posisi Terkendali

2 hari lalu

Investree. wikipedia.org
OJK: Tingkat Keberhasilan Bayar Investree di Posisi Terkendali

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut tingkat keberhasilan bayar perusahaan teknologi finansial (fintech) Peer-to-Peer atau P2P Lending berada di posisi terkendali. Hal ini diungkapkan usai isu gagal bayar Investree mengemuka.