TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan operasional 177 entitas investasi ilegal dan 826 Peer-to-Peer (P2P) lending ilegal sepanjang Januari-Agustus 2019. Satgas Waspada Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Mabes Polri sepakat menindak tegas pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“SWI, dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri, berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan fintech ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, tetapi masih beroperasi,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Mabes Polri Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.
Tongam mengatakan 177 entitas investasi ilegal yang telah dihentikan terdiri atas kegiatan 117 trading forex tanpa izin, 13 Multi Level Marketing (MLM) tanpa izin, 11 investasi uang, 5 investasi cryptocurrency, dan 31 investasi lainnya.
Sesuai data SWI, jumlah P2P lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha yang berpotensi merugikan masyarakat 404 entitas pada 2018 dan 826 entitas sejak awal 2019. Artinya, ada 1.230 P2P lending yang telah ditangani SWI sejak 2018.
Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019, sebanyak 143 P2P lending ilegal.
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42 persen entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari AS, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas terkait.
“Walaupun SWI sudah banyak menutup kegiatan P2P lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut," katanya.
Menurut Tongam, masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, seperti media sosial Instagram, Facebook, hingga SMS.
Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sebelum melakukan investasi.
Masyarakat juga harus memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Terakhir, memastikan pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BISNIS
