Di Ipex 2019, Bayar Rp 7 Juta Sudah Bisa Punya Rumah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keramaian pengunjung yang mendatangi acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Ahad, 28 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Keramaian pengunjung yang mendatangi acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Ahad, 28 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Visa Land Group menawarkan rumah subsidi yang bisa dimiliki pembeli bergaji maksimal Rp 4 juta di pameran Indonesia Property Expo (Ipex) 2019.

    “Jadi, ini dengan program DP [down payment/uang muka] Rp 0, ini DP-nya kan sudah ada bantuan dari pemerintah Rp 4 juta, sisanya pengembang talangin dulu. Jadi, bayar biaya administrasi, provisi, KPR [kredit pemilikan rumah], dan segala macemnya total-total sekitar Rp7 jutaan,” ungkap Christian C., Project Manager Vista Land Group kepada Bisnis, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Namun, Christian manambahkan biaya awal itu bervariasi tergantung pada produknya. Di Vista Land, pembeli bisa mendapat tawaran uang muka Rp 0 pada produknya di Puri Harmoni Cikasungka di Tangerang yang dibanderol dengan harga Rp 148,50 juta dengan ukuran 28/60 meter persegi (luas bangunan/luas tanah).

    Dengan DP Rp 0 itu pun, pembeli bisa membayar angsuran dengan tenor 20 tahun hanya sebesar Rp 942.860 per bulan.

    Selain itu, dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembeli akan dipermudah pembiayaannya dengan suku bunga flat 5 persen sampai angsuran selesai.

    Puri Harmoni, yang berlokasi di Cikasungka, Tangerang, juga nantinya akan memiliki akses yang mudah seperti dengan stasiun KRL Cikoya sehingga pembeli rumah bisa mudah ke Jakarta menggunakan kereta.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.