Bappenas Harap Ibu Kota Baru jadi Standar Kota Lain di Tanah Air

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro berharap ibu kota baru dapat menjadi standar bagi kota-kota lain di Indonesia.

    "Dengan adanya ibu kota baru ini diharapkan pelan-pelan nanti setiap kota punya standar (seperti di ibu kota baru)," kata Bambang dalam sesi tanya-jawab Dialog nasional kajian pemindahan ibu kota negara ke-3 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Bambang memberi contoh penerapan sumur bor dan septic tank yang umum diaplikasikan pada rumah-rumah di Jakarta. Dengan diaplikasikannya sistem tersebut di Jakarta, meski jauh dari ideal, namun hal itu kemudian menjadi praktik yang berlaku umum di Indonesia.

    Permasalahan Jakarta sebagai ibu kota saat ini terkait juga dengan kota-kota pendukungnya yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk di ibu kota baru, Bambang mengatakan pihaknya akan menerapkan perencanaan wilayah berbasis metropolitan.

    Dengan sistem tersebut, akan ada satu kota induk yang didukung oleh kota-kota di sekitarnya. Kota-kota di sekitarnya ini nanti ada yang bersifat mandiri, namun ada pula yang bersifat pendukung semata.

    Sebagian orang mungkin menyangsikan ibu kota baru dapat terwujud sesuai rencana semula, namun Bambang menyatakan dirinya telah membangun tim yang solid dengan pihak-pihak terkait.

    "Kami dari awal sudah satu tim. Bukan hanya Bappenas dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), tapi juga dengan ATR/BPN (Kementrian Agraria dan dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) juga dengan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.