Aturan Mobil Listrik, Sri Mulyani: Saya Cek ke Menteri yang Lain

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota  Prius Plug-In Hybrid  Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih melakukan pengecekan terhadap  pejabat lain terkait Peraturan Presiden atau Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau Battery Electric Vehicle. 

    "Nanti saya cek kepada menteri yang lain, mestinya sih sudah tidak ada masalah," kata Sri Mulyani saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani pernah menuturkan regulasi ini dirilis untuk mendukung industri otomotif, terutama yang berbasis listrik. Menurutnya, jika Perpres mobil listrik berbicara tentang ekosistem industri listriknya, maka peraturan pemerintah bakal mengatur langkah-langkah dukungan terhadap industri.

    "Kami tidak hanya mendukung dari sektor otomotifnya saja tapi juga supply chain-nya, seperti baterai. Nanti policy yang akan dituangkan menyangkut itu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Sambil menunggu Perpres Mobil Listrik diteken Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani mengatakan pihaknya mulai menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai regulasi turunan.

    Kemudian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan Peraturan Presiden terkait mobil listrik akan segera selesai."Perpres mobil listrik semuanya sudah tanda tangan," kata Airlangga, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.

    Sementara itu, Kementerian Perindustrian memastikan bahwa insentif tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM hanya berlaku untuk mobil listrik yang diproduksi oleh produsen dalam negeri. Dengan demikian, keringanan pajak ini tidak berlaku bagi mobil listrik yang diimpor utuh.

    Sejumlah insentif itu di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang.

    Kemudian pemberian tax holiday bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, pemberian tax allowance bagi industri suku cadang, bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor mobil listrik yang mendapatkan fasilitas dan bahan bakunya

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.