Direktur Angkasa Pura II Kena OTT KPK, Respons Kementerian BUMN?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merespons kabar Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) dan sejumlah pegawai PT INTI (Persero) yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan pihaknya akan menghormati proses hukum.

    "Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT INTI (Persero) sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Rabu malam," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

    Sebelumnya, KPK menangkap lima orang pegawai dari Badan Usaha Milik Negara dalam operasi tangkap tangan. Dalam penjelasan KPK, penangkapan berlangsung Rabu malam, 31 Juli 2019 di daerah Jakarta Selatan.

    Adapun lima orang itu merupakan unsur direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, PT INTI (Persero) dan pegawai dari kedua BUMN. KPK menduga telah terjadi transaksi antara kedua instansi tersebut terkait proyek yang tengah dikerjakan PT. INTI. Salah satu yang ditangkap lewat OTT KPK tersebut adalah Direktur Keuangan AP II Andra Y. Agussalam.

    Gatot mengatakan Kementerian telah meminta supaya semua kegiatan harus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Ia juga meminta supaya perusahaan mendukung upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud organisasi untuk menghormati hukum.

    Lebih lanjut, kata Gatot, Kementerian telah meminta manajemen AP II dan PT INTI untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Khususnya, untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    "Kementerian juga menghormati asas praduga tak bersalah, bersama Angkasa Pura II dan PT INTI, kami siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," kata Gatot.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.