Menteri Desa: Antre Transmigrasi Kayak Naik Haji, Panjang Sekali

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (tengah) saat hadir pada acara Indonesia's Attractiveness Award 2019 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik dan keunggulan di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (tengah) saat hadir pada acara Indonesia's Attractiveness Award 2019 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik dan keunggulan di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa antrean masyarakat yang ingin menjadi transmigran sama ramainya dengan naik haji.

    "Yang antre transmigrasi dari daerah pengirim itu antrenya sudah seperti naik haji. Panjang sekali," kata Eko dalam rakornas Transmigrasi 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Eko mengatakan, tahun ini kementerian menargetkan untuk memindahkan 7.000 penduduk Pulau Jawa dan Bali ke daerah penerima, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi agar lebih berkembang. Namun, transmigrasi kali ini akan difokuskan untuk transmigrasi lokal untuk mencegah kesenjangan. "Kita hanya kirim masyarakat dari luar daerah penerima apabila ada permintaan dari daerah," katanya.

    Menurut Eko, sejak transmigrasi dicanangkan pada 1950-an, sudah lebih dari 2 juta keluarga atau hampir 8 juta penduduk yang dipindahkan ke luar Jawa-Bali. Transmigrasi mampu menciptkan 2 ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan, dan 1.336 kawasan program revitalisasi yang telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare.

    Lahan produktif tersebut mencakup 1 juta hektare sawah, 310 ribu hektare lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, dan 429 ribu hektare perkebunan karet. Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi juga mencapai Rp 17 triliun per tahun.

    Dalam kurun waktu 2015-2019, kata Eko, transmigrasi menghasilkan pembangunan sarana prasaran, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru.

    Eko pun berharap, dengan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun infrastruktur di lokasi transmigrasi bisa menyumbang pertumbuhan GDP Indonesia lebih baik. "Karena sekarang di daerah-daerah tersebut masih terekspos dengan high cost economy. Kalau misalkan dibantu infrastrukturnya, cost akan lebih kecil sehingga disposable income dari masyarakat-masyarakat bisa naik, sehingga konsumsi bisa naik lagi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.