Pengusaha Sawit Usul RI Balas UE Soal Bea Masuk Tinggi Biodiesel

Reporter

Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono (tengah) saat Menyampaikan Keterangan Pers di Kantor Pusat GAPKI Jakarta, 31 Januari 2017. Tempo/Tongam sinambela

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Joko Supriyono menyarankan pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan balasan atas segala hambatan yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit tanah air seperti biodiesel. Misalnya dengan mengenakan tarif bea masuk tinggi untuk produk pertanian asal Uni Eropa.

"Indonesia sebenarnya bisa menaikkan tarif untuk produk pertanian menjadi 40 persen dan tidak akan melanggar WTO, misalnya untuk produk susu dan turunannya," ujar Joko dalam diskusi 'Menciptakan Industri Sawit yang Berkelanjutan' yang diselenggarakan Tempo Media Group dan Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

UE memutuskan untuk mengenakan bea masuk 8-18 persen untuk produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan itu berlaku sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir.

Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.

Joko menganggap persoalan munculnya halangan untuk masuknya produk sawit ke Eropa tak murni soal lingkungan. Ia mengatakan perkara itu adalah masalah kepentingan antar negara. "Ada aspek geopolitik," ujar dia. Dan selama ini pemerintah memang belum melakukan serangan balasan atas kebijakan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.

Menurut Joko, pengenaan tarif oleh Indonesia terhadap produk pertanian Eropa adalah hal yang wajar. Praktik pengenaan tarif bea masuk juga diterapkan oleh Amerika Serikat hingga India. "Saya baca artikel, Indonesia sebenarnya kalau soal tarif di perdagangan global itu termasuk rendah bila dibanding negara lain," kata dia.

Padahal ia menilai pemerintah semestinya bisa memanfaatkan instrumen tarif semaksimal mungkin demi kepentingan nasional.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah masih berupaya berkomunikasi dengan Uni Eropa. Ia menyebut semua tudingan yang dilontarkan Uni Eropa soal produk kelapa sawit Tanah Air tidak benar.

"Kami berkomunikasi bahwa yang you tuntut itu enggak benar dan ini ada buktinya, waktunya dari sini sampai September tanggal berapa (penerapan kebijakan bea masuk), jangan you takut-takutin dirimu, bertarung saja," ujar Darmin.

Menurut Darmin, Uni Eropa tidak punya dasar untuk mengenakan bea masuk terhadap biodiesel Indonesia. Ia pun siap membuktikan hal tersebut kepada Uni Eropa atas semua tuduhan yang dilancarkan. Tapi, Darmin menilai Uni Eropa memang menghalangi produk biodiesel Tanah Air lantaran kalah bersaing.

Bila negosiasi soal bea masuk produk biodiesel itu tidak membuahkan hasil positif, Darmin mengatakan pemerintah siap untuk mempersoalkan masalah itu ke Organisasi Dagang Dunia alias World Trade Organization atau WTO. "Sudah pasti (maju ke WTO)," ujar dia.

CAESAR AKBAR






ASEAN - UE Gelar Pameran Pendidikan Virtual, Ada 120 Kampus Tawarkan Program dan Beasiswa

4 hari lalu

ASEAN - UE Gelar Pameran Pendidikan Virtual, Ada 120 Kampus Tawarkan Program dan Beasiswa

ASEAN - Uni Eropa (AEHEF), menggelar pameran pendidikan tinggi virtual pada Sabtu 6 Agustus 2022. Ada tawaran berbagai program sekolah dan beasiswa.


Terkini Bisnis: Xi Jinping Minta Kereta Cepat Selesai Tepat Waktu, Harga CPO Turun

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Xi Jinping Minta Kereta Cepat Selesai Tepat Waktu, Harga CPO Turun

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Jumat sore, 5 Agustus 2022 bahwa Xi Jinping minta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selesai tepat waktu.


LPDB Siap Berkolaborasi Atasi Masalah Sawit

5 hari lalu

LPDB Siap Berkolaborasi Atasi Masalah Sawit

LPDB siap memberikan pembiayaan dana bergulir untuk pengembangan ekosistem bisnis pengolahan minyak sawit.


Harga CPO Turun 4 Hari Berturut-turut, Petani Sawit: Semua Serasa Tak Berarti

5 hari lalu

Harga CPO Turun 4 Hari Berturut-turut, Petani Sawit: Semua Serasa Tak Berarti

Harga CPO pada 1 Agustus lalu dilego Rp 10.103 per kilogram. Esok harinya, harga CPO melorot menjadi Rp 9.923 per kilogram.


Terkini Bisnis: Profil PT Flobamor, Pajak Orang Kaya

7 hari lalu

Terkini Bisnis: Profil PT Flobamor, Pajak Orang Kaya

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu siang, 3 Agustus 2022 tentang profil PT Flobamor yang disebut asosiasi memonopoli wisata Pulau Komodo.


Pabrik Sawit Dibangun di Jambi, Mendag: Produksi Minyak Merah Tanpa Limbah

7 hari lalu

Pabrik Sawit Dibangun di Jambi, Mendag: Produksi Minyak Merah Tanpa Limbah

Berdasarkan catatan Kemendag, sumbangan industri kelapa sawit bagi perekonomian domestik juga sangat besar.


Latvia Minta Uni Eropa Tak Terbitkan Visa untuk Warga Rusia

9 hari lalu

Latvia Minta Uni Eropa Tak Terbitkan Visa untuk Warga Rusia

Latvia meminta Uni Eropa menangguhkan pemberian visa ke warga negara Rusia, namun permintaan itu belum di gubris Uni Eropa.


Hari Ini 17 Tahun Lalu, Larangan Iklan Tembakau di Uni Eropa Diberlakukan

10 hari lalu

Hari Ini 17 Tahun Lalu, Larangan Iklan Tembakau di Uni Eropa Diberlakukan

Larangan iklan tembakau itu terkandung dalam Tobacco Advertising Directive yang sebelumnya telah disahkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa tahun 2003.


Rusia Menangguhkan Pasokan Gas ke Latvia

11 hari lalu

Rusia Menangguhkan Pasokan Gas ke Latvia

Perusahaan energi Rusia, Gazprom, pada Sabtu 30 Juli 2022 menangguhkan pasokan gas ke Latvia


Harga TBS Sawit di Sumut Naik Tipis, Petani: Ini Akal-akalan Pengusaha

11 hari lalu

Harga TBS Sawit di Sumut Naik Tipis, Petani: Ini Akal-akalan Pengusaha

Kenaikan harga TBS sawit usai penghapusan pungutan ekspor CPO masih terbilang lambat dan jauh dari harapan petani.