TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan perkara utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada negara bisa berujung ke penyitaan aset. Adapun utang dua perusahaan itu adalah senilai Rp 1,763 triliun, termasuk bunga dan denda.
"Pada akhirnya bisa (disita) kalau kami kemudian sudah menyerahkan kepada panitia urusan piutang negara," ujar Isa di kantornya, Rabu, 31 Juli 2019. Ia mengatakan penyitaan bisa dilakukan bila hingga tiga kali penagihan perusahaan masih belum juga melunasi utangnya. Saat ini baru akan melakukan penagihan pertama pasca waktu jatuh tempo 10 Juli 2019.
Menurut Isa, bila setelah melakukan penagihan hingga tiga kali pembayaran belum dilakukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bisa menyerahkannya kepada panitia Urusan Piutang Negara. "Kita yang jelas tahapannya itu kita misalnya harus menagih pertama, nanti menagih kedua, menagih ketiga."
Sebenarnya, kata Isa, sejak sebelum jatuh tempo pembayaran, pemerintah sudah selalu mengingatkan perseroan untuk membayar utangnya. Bahkan, peringatan juga sudah dilayangkan di setiap waktu jatuh tempo cicilan.
"Nah sekarang ini kita keseluruhan tagihan itu lengkap pada 10 juli 2019 menurut proses itu kita harus menyampaikan tagihan yang keseluruhan utang ini secara lengkap itu. Kami segera melakukan penagihan pertama untuk tagihan besar secara lengkap," kata Isa.
Adapun selang antara tiap waktu penagihan menurut Isa setiap kasus berbeda-beda. Pada kasus ini, selang waktunya bisa mencapai 3-6 bulan untuk setiap penerbitan penagihan. Pasalnya untuk perkara Bendahara Umum Negara biasanya nominalnya besar dan berdasarkan kepada suatu perjanjian. Jadi bukan kewajiban yang diatur dalam suatu regulasi.
Menurut Isa, hingga kini Lapindo belum melunasi utangnya yang jatuh tempo pada 10 juli 2019. Meski, ia mengatakan perseroan tetap rutin berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan setiap sepekan atau dua pekan sekali.
