APBD Surabaya Lebih Kecil dari DKI, Risma: Hemat Sampai 29 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Bintari Rahmanita-Hilman FW

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Bintari Rahmanita-Hilman FW

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma mengklaim telah berhasil melakukan penghematan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya dan efektif menekan biaya hingga 29 persen. Seluruh pengelolaan keuangan di Surabaya yang menggunakan teknologi terbukti malah bisa menciptakan penghematan.

    Padahal, jika melihat jumlah APBD Surabaya, menurut Risma, angkanya jauh lebih kecil dibanding APBD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. APBD Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 9,5 triliun, jauh di bawah anggaran DKI Jakarta sebesar Rp 89,8 triliun.

    Sementara Jumlah penduduk Surabaya sekitar 3,3 juta orang dengan satu walikota. Sedangkan Jakarta sekitar 12 juta penduduk dengan satu gubernur, lima walikota. 

    Lebih jauh Risma menilai yang jauh lebih penting terkait anggaran bukan hanya besaran nominalnya, tapi lebih bergantung pada cara pengelolaannya. "Di Surabaya setiap hari kami juga memberikan 35 ribu orang makanan gratis, untuk anak yatim, lansia, miskin. Dan itu ternyata dengan uang satu per sepuluh anggaran DKI Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

    Dengan besar anggaran yang tak besar itu pula, kata Risma, pemerintah daerah harus berupaya sehemat mungkin. "Memang iya uang kami sedikit sekali. Kami memang harus hemat."

    Akibat penghematan itu, kata Risma, selama dia menjadi walikota bisa terbangun lebih dari 250 kilometer jalan baru dan sekitar 1.400 perpustakaan baru. Dalam hitungan kasarnya, dalam satu tahun rata-rata dapat terbangun 100-110 sekolah baru. Tak hanya itu, dalam setahun terbangun 70 taman dan 70 lapangan olahraga. "Jadi itu adalah dampak penghematan dari pengelolaan keuangan. Karena kami menggunakan teknologi yang rinci," ujarnya.

    Selain itu, kata Risma, saat ini Pemkot Surabaya memberi pekerjaan untuk difabel dan orang buta dengan besar gaji di atas UMK. "Itu semua dengan uang APBD. Semua gajinya tidak ada yg di bawah UMK dan dapat jaminan 3 K, kecelakaan, kematian, dan kesehatan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.