APBD Surabaya Sepersepuluh dari DKI, Risma: Memang Harus Berhemat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin 8 Juli 2019. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin 8 Juli 2019. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma bercerita soal pengelolaan anggaran kotanya. Ia menyinggung soal besar anggaran Surabaya yang jauh lebih kecil dari anggaran di DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

    Meski begitu, kata Risma, besar kecilnya anggaran kembali lagi tergantung bagaimana cara mengelolanya. "Di Surabaya setiap hari kami juga memberikan 35 ribu orang makanan gratis, untuk anak yatim, lansia, miskin. Dan itu ternyata dengan uang satu per sepuluh anggaran DKI Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

    Dengan besar anggaran yang tak besar itu pula, kata Risma, pemerintah daerah harus berupaya sehemat mungkin. "Memang iya uang kami sedikit sekali. Kami memang harus hemat."

    Risma menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp 9,5 triliun, jauh di bawah anggaran DKI Jakarta sebesar Rp 89,8 triliun. Sementara jumlah penduduk Surabaya sekitar 3,3 juta orang dengan satu wali kota. Sedangkan di Jakarta ada sekitar 12 juta penduduk dengan satu gubernur dan lima wali kota.

    Lebih jauh Risma menyebutkan seluruh pengelolaan keuangan di Surabaya yang menggunakan teknologi terbukti malah bisa menciptakan penghematan. Tak tanggung-tanggung, penghematan anggaran tersebut bisa mencapai 29 persen.

    Dengan begitu, selama dia menjadi wali kota bisa terbangun lebih dari 250 kilometer jalan baru dan sekitar 1.400 perpustakaan baru. Dalam hitungan kasarnya, dalam satu tahun rata-rata dapat terbangun 100-110 sekolah baru. Tak hanya itu, dalam setahun terbangun 70 taman dan 70 lapangan olahraga. "Jadi itu adalah dampak penghematan dari pengelolaan keuangan. Karena kami menggunakan teknologi yang rinci," ujarnya.

    Selain itu, kata Risma, saat ini Pemkot Surabaya memberi pekerjaan untuk difabel dan orang buta dengan besar gaji di atas UMK. "Itu semua dengan uang APBD. Semua gajinya tidak ada yang di bawah UMK dan dapat jaminan 3 K (kecelakaan, kematian, dan kesehatan)," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.