Uni Eropa Halangi Sawit RI, Menteri Darmin: karena Kalah Saing

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis ke-11 Program Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis ke-11 Program Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Uni Eropa habis-habisan menghalangi masuknya produk kelapa sawit (CPO) Indonesia lantaran produk minyak nabatinya kalah bersaing. Upaya teranyar Uni Eropa adalah dengan mengenakan bea masuk atas produk biodiesel Indonesia.

    "Kalau dibuka dan diadu (minyak nabati-nya) dia pasti kalah, tetapi negaranya tidak bisa menanam sawit, makanya terjadi upaya habis-habisan untuk menghalangi kelapa sawit," kata Darmin dalam diskusi 'Menciptakan Industri Sawit yang Berkelanjutan' yang diselenggarakan Tempo Media Group dan Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

    Saat ini, minyak sawit Indonesia memang harus berhadapan dengan beberapa produk minyak nabati produksi sejumlah negara maju, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed. Namun ternyata, produktivitas dari kebun-kebun itu masih kalah jauh dari kebun kelapa sawit.

    Berdasarkan angka produktivitas, minyak yang dihasilkan kebun kedelai hanya sekitar 0,4 ton per hektare. Sementara kebun bunga matahari produksinya 0,6 ton per hektare, dan rapeseed 0,7 ton per hektare. Adapun produktivitas kelapa sawit mencapai 4 ton per hektare. "Itu produktivitasnya bisa enam hingga sepuluh kali yang lain," ujar Darmin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.