Tol Cikampek Elevated Ditargetkan Beroperasi November

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,106 Triliun Bangun Tol Jakarta-Cikampek Elevated

    Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,106 Triliun Bangun Tol Jakarta-Cikampek Elevated

    TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan tol Cikampek - Jakarta elevated dilaporkan mengalami kendala sehingga operasional tol layang tersebut bakal mundur. PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan konstruksi jalan tol layang Jakarta—Cikampek II atau Japek Elevated rampung pada September 2019.

    "Ada [menara] SUTET [saluran udara tegangan ekstra tinggi] di KM 17 yang akan dipindahkan tidak hanya untuk proyek Japek Elevated, juga untuk keperluan proyek LRT [light rail transit] dan kereta cepat Jakarta—Bandung," ujarnya kepada Bisnis, Selasa 30 Juli 2019.

    Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan bahwa proses pemindahan Menara SUTET memakan waktu yang agak panjang."Progressnya sekarang itu 91 persen, progresnya merata tinggal pemindahan itu saja, kan biarpun progresnya 99 persen, tapi ada satu [bagian jalan tol] yang bolong ya, enggak bisa [dioperasikan]," tuturnya.

    Desi memperkirakan pada akhir September semua konstruksi dapat selesai dan bulan Oktober dilakukan berbagai macam uji. Kemudian, pada akhir November dapat  diresmikan.

    Jalan tol layang Jakarta—Cikampek II berada tepat di sebagian ruas jalan tol Jakarta—Cikampek yang sudah ada. Proyek ini membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 s.d. Sta 47+500). Setelah beroperasi, jalan tol ini berfungsi untuk mengurangi kepadatan di sepanjang jalan tol Jakarta—Cikampek.

    Nantinya, setelah beroperasi, Tol Cikampek - Jakarta Elevated sepanjang 36,37 kilometer akan menampung limpahan 30 persen yang menggunakan jalan tol Jakarta—Cikampek biasa. 

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.