Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla: Pemerintah Sepakat Naikkan Premi BPJS Kesehatan

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan sesi wawancara di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 23 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan sesi wawancara di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 23 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menaikkan premi atau iuran BPJS Kesehatan dalam rapat di Istana Negara, kemarin.

"Pertama, kita setuju untuk menaikkan iuran. Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.

Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan defisit BPJS kesehatan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Selain sepakat menaikkan premi, Kalla mengatakan sejumlah hal juga ikut diputuskan dalam rapat kemarin.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah sepakat untuk meningkatkan manajemen dan sistem kontrol di tubuh BPJS. Selain itu, pemerintah juga sepakat akan mendesentralisasi BPJS Kesehatan.

"Kita juga setuju BPJS itu diotonomkan ke daerah. Bahwa sama dengan pemerintah. Karena tak mungkin suatu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan," kata JK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lewat desentralisasi, Kalla mengatakan pemerintahan yakin 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS bisa lebih dibina dan diawasi oleh kepala daerah setempat. Dia mengatakan sejumlah kesepakatan ini akan kembali dipelajari  untuk kemudian dirapatkan kembali.

Jika tak kunjung dilakukan, dia mengatakan defisit yang akan terjadi di BPJS Kesehatan akan semakin membengkak. Tahun ini saja, defisit diperkirakan akan mencapai kurang lebih Rp 29 triliun. "Kalau begini terus, tahun depan diperkirakan (defisit) bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp 100 triliun. Jadi sistemnya harus diubah," kata Jusuf Kalla.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf (kiri) bersama Sekjen Partai Aceh Abu Razak (kanan) menunjukkan nomor urut 21 saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

Partai Aceh muncul seiring hilangnya Gerakan Aceh Merdeka


Cara Menutup BPJS Kesehatan Bagi Keluarga yang Telah Meninggal

3 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Menutup BPJS Kesehatan Bagi Keluarga yang Telah Meninggal

Menutup BPJS Kesehatan setelah kehilangan anggota keluarga adalah langkah penting, bisa secara online atau langsung.


Tanggapi Sentilan Jusuf Kalla, Stafsus Sri Mulyani Beberkan 10 Fakta Utang Pemerintah

8 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Tanggapi Sentilan Jusuf Kalla, Stafsus Sri Mulyani Beberkan 10 Fakta Utang Pemerintah

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membeberkan 10 fakta ihwal utang pemerintah.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

8 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


BPJS Kesehatan Jakbar Imbau Masyarakat Gunakan Mobile JKN, Jauh Lebih Efektif

13 hari lalu

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Kampung Sindangkarsa, Cimanggis, Bogor, Jawa Barat, 22 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
BPJS Kesehatan Jakbar Imbau Masyarakat Gunakan Mobile JKN, Jauh Lebih Efektif

BPJS Kesehatan Jakarta Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (Mobile JKN) untuk mempermudah.


BPJS Sinergi dengan RS Pendidikan Optimalkan Pelayanan JKN

14 hari lalu

BPJS Sinergi dengan RS Pendidikan Optimalkan Pelayanan JKN

Menginjak tahun ke-10 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta semakin mudah dalam mengakses layanan administrasi kepesertaan hingga di fasilitas kesehatan.


Jusuf Kalla Kritik Mobil Listrik di Indonesia: Hanya Pindahkan Emisi

14 hari lalu

PLTA Poso. Foto/Setpres
Jusuf Kalla Kritik Mobil Listrik di Indonesia: Hanya Pindahkan Emisi

PLTU yang menghasilkan listrik untuk mobil listrik masih mengandalkan batu bara, yang mengeluarkan emisi dari cerobong asapnya.


Terkini: Buntut Maraknya Penipuan Tiket Coldplay, Kritik Jusuf Kalla tentang Utang Pemerintah Dipersoalkan

15 hari lalu

Dua tersangka diperlihatkan saat konferensi pers kasus penipuan tiket konser Coldplay di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 22 Mei 2023. Kedua tersangka diduga telah menipu 60 orang dengan kerugian Rp 257 juta. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini: Buntut Maraknya Penipuan Tiket Coldplay, Kritik Jusuf Kalla tentang Utang Pemerintah Dipersoalkan

Berita terkini: BSN membuat aturan promotor musik buntut maraknya penipuan Tiket Coldplay, kritik Jusuf Kalla tentang utang pemerintah dipersoalkan.


Jawab Kritik Jusuf Kalla, Ekonom Ini Analogikan Utang Pemerintah dengan Utang Pribadi

15 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jawab Kritik Jusuf Kalla, Ekonom Ini Analogikan Utang Pemerintah dengan Utang Pribadi

Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menjawab kritik Jusuf Kalla terkait utang pemerintah dengan menganalogikannya sebagai utang pribadi.


Indonesia Terlilit Utang Rp 7.849 Triliun, Berikut Rinciannya

15 hari lalu

Pemerintah akan menarik utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit anggaran Rp868 triliun di tahun 2022.
Indonesia Terlilit Utang Rp 7.849 Triliun, Berikut Rinciannya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun.