JK Sebut 2 Wanita Pengusaha Ini Penopang Ekonomi Keluarganya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai bantuan keuangan dari bisnis istrinya mampu menjaga ekonomi keluarganya tetap stabil.

    Hal itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) di Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

    "Saya di Jakarta ini kalau dihitung penghasilan sebagai Wakil Presiden, tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan istri yang juga pengusaha," ujar Kalla.

    Menurut JK, penghasilan sebagai wakil presiden bukan penopang utama ekonomi keluarganya. "Jadi biaya keluarga lebih banyak didukung penghasilan istri saya sebagai pengusaha."

    Jusuf Kalla yang masa mudanya merupakan seorang pengusaha itu menyebutkan selain sang istri, ibunya juga seorang pengusaha yang pernah menjadi penopang ekonomi keluarga. "Saya bisa berdiri di sini (sebagai wakil presiden) karena dukungan dua pengusaha wanita muslimah," tuturnya.

    JK juga menyebut pengusaha pertama yang menopang ekonomi keluarga adalah ibunya. "Pada waktu ekonomi keluarga mengalami krisis karena krisis dunia, maka yang maju adalah ekonomi ibu saya (sebagai pengusaha). Dialah yang mendukung kami semua," katanya.

    Untuk diketahui gaji Presiden dan Wakil Presiden RI mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Dalam beleid itu gaji Wakil Presiden RI adalah empat kali gaji pokok tertinggi dari pejabat negara, selain wapres dan presiden itu sendiri.

    Sementara itu menurut UU No. 75 Tahun 2000 di Pasal 1 disebutkan bahwa gaji tertinggi pejabat negara Rp 5.040.000. Artinya saat ini gaji Wakil Presiden berkisar sebesar Rp 20.160.000. Selain gaji pokok, Wakil Presiden masih memiliki sejumlah tunjangan dan honorarium yang diatur melalui keputusan presiden.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.