TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Kimberly Khoe alias Kimi Hime dijadwalkan bakal bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada hari ini. Dalam pesan berantai kepada wartawan, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menyatakan pertemuan itu bakal digelar pukul 11.00 WIB.
"Kimi Hime diagendakan bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait konten YouTube yang dibuatnya," kata Ferdinandus dalam pesan pendek, , Senin, 29 Juli 2019.
Berdasarkan pantauan Tempo di Kementerian Kominfo, Kimi Hime belum tampak menyambangi kantor Rudiantara hingga pukul 11.00 WIB. Adapun sejumlah wartawan telah menunggu Kimi di teras kantor Kominfo.
Kimi adalah YouTuber yang memfokuskan kontennya pada permainan PUBG. Ia sebelumnya terbelit masalah lantaran konten YouTube-nya dituding bernuansa pornografi. Bahkan, konten-konten YouTube Kimi sempat dibahas di Komisi I DPR dalam sebuah rapat dengar pendapat.
Kementerian Kominfo sempat mengajukan permohonan pemblokiran atau penghentian penayangan tiga video YouTube milik Kimi Hime kepada Google, induk usaha YouTube. Google memenuhi permohonan itu dan resmi memblokir tiga konten yang dinilai Kominfo melanggar asas kesusilaan tersebut.
Saat dilakukan profiling menyeluruh, tim Kominfo menemukan bahwa video Kimi Hime ini direspons banyak netizen. Anak-anak pun ikut mengomentari video tersebut. Hal ini lah yang menjadi dasar Kominfo memblokir tiga video YouTube Kimi Hime tersebut.
Kimi Hime kemudian mengungkapkan curahan hatinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat video berdurasi lebih kurang 20 menit. Ia menyatakan bahwa kebijakan memblokir saat ini bukanlah solusi.
Dalam wawancara dengan wartawan di kantor Wakil Presiden pada Kamis pekan lalu, 25 Juki, Rudiantara mengatakan pemerintah tidak asal-asalan memblokir konten. "Kita enggak sembarangan main tutup atau tidak ditutup," kata Rudiantara kala itu.
Rudiantara memastikan pemerintah bakal mengecek lebih dulu persoalan yang membelit seorang content creator sebelum kontennya diblokir. Biasanya, ujar dia, pemerintah akan memanggil pihak yang bermasalah untuk meminta penjelasan dan duduk bersama mencari solusi.
FRISKI RIANA
