CIPS: Waspadai Lonjakan Harga Pangan Akibat Kekeringan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanggulangi Kekeringan, Kementan Optimalisasi Irigasi dan Pompanisasi.

    Tanggulangi Kekeringan, Kementan Optimalisasi Irigasi dan Pompanisasi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta mewaspadai ancaman kekeringan yang berpotensi membuat gagal panen, dan akhirnya membuat harga pangan meroket.  Apalagi, kekeringan seringkali membuat petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian. 

    "Ancaman gagal panen tidak lepas dari kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," papar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Ahad 28 Juli 2019.

    Galuh menuturkan, memproduksi bahan pangan lebih banyak dari biasanya sebelum terjadi kekeringan bisa saja menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Namun, hal ini juga berisiko membuat bahan pangan cepat busuk dan berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu lama.

    Untuk itu, solusi pergudangan dengan teknologi yang mumpuni sangat diperlukan. Pendataan bahan pangan yang saling terkoneksi di antara tiap institusi juga menjadi hal lain yang harus dilakukan karena akan mempermudah pengambilan keputusan terkait stok pangan.

    "Pada akhirnya, di luar usaha pemerintah mengatasi gagal panen di Indonesia, tindakan pencegahan harus diperhatikan agar kejadian kekeringan yang mengakibatkan melonjaknya harga pangan tidak terulang kembali," Galuh melanjutkan

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang terjadi di berbagai daerah bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air untuk sementara waktu ini. Data Kementan, selama 3 tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan 100.000 mesin pompa di seluruh Indonesia.

    Tahun ini, sekitar 20.000 permohonan bantuan pompanisasi telah diterima Kementan. Banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7,39 kilometer (km). Adapun pembangunan embung memerlukan syarat, di antaranya pembangunannya harus di lahan milik desa, lahan pemerintah, atau lahan hibah masyarakat.

    Kementerian Pertanian mencatat ada potensi kehilangan hasil tanaman padi akibat kekeringan yang terjadi pada Januari hingga Juni 2019, yakni sebanyak 265.536 ton. Sedangkan wilayah tanam padi atau sawah yang terimbas kekeringan mencapai 155.439 hektare, dengan wilayah puso atau tak menghasilkan panen tercatat sekitar 20.050 hektare. 

    BISNIS | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.