TEMPO.CO, Jakarta - Isu tentang rencana peletakan batu pertama untuk ibu kota baru di Kalimantan pada bulan depan langsung dibantah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sontak mengatakan bahwa hal itu tak mungkin dilakukan.
Basuki menjelaskan, peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Agustus 2019 mustahil karena diperlukan perizinan dari berbagai pihak, yang memakan waktu lama. "Harus izin DPR dulu dan harus ada undang-undangnya. Tidak semudah itu. Mungkin bulan depan Presiden (baru) akan menyampaikan program ini dalam pidato. Mungkin," ujarnya seperti dikutip Bisnis, Ahad 28 Juli 2019.
Menurut Basuki, program pemindahan ibu kota ini akan disampaikan dalam pidato kenegaraan pada bulan depan untuk disosialisasikan lebih lanjut. Basuki mengatakan bahwa seusai rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam waktu dekat, data-data terkait pemindahan ibu kota sudah lengkap.
"Kemarin kami rapat di Bappenas, kami mengkaji lebih dalam supaya 2 bulan ini datanya lebih lengkap untuk bisa disajikan ke Presiden sehingga Presiden bisa memutuskan di mana lokasinya."
Basuki menuturkan bahwa untuk desain kota baru ditetapkan sesuai dengan lokasi yang sudah diputuskan oleh Presiden. Adapun untuk tataran kebijakan teknis diputuskan oleh Bappenas, Kementerian PUPR, dan juga DPR.
Ketika disinggung terkait dengan dipilihnya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Basuki hanya tertawa dan tidak mau menanggapi lebih lanjut. Bukit Soeharto adalah lokasi calon ibu kota negara yang ditinjau Presiden beberapa waktu lalu dan terletak di antara Balikpapan dengan Samarinda.
Saat ini, dua kota utama di Kaltim itu siap terhubung dengan jalan tol sepanjang 99 kilometer. Jalan tol tersebut dikelola oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, anak usaha PT Jasa Marga Tbk. Penetapan dan pengumuman lokasi ibu kota baru nanti akan langsung diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rencananya, penetapan lokasi disampaikan pada tahun ini.
