Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukit Asam Tanggapi Diskriminasi Difabel Seleksi BUMN

image-gnews
Gedung utama PT Bukit Asam di Tanjung Enim. TEMPO/Parliza Hendrawan
Gedung utama PT Bukit Asam di Tanjung Enim. TEMPO/Parliza Hendrawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam, Suherman mengklarifikasi terkait Obrn Sianipar penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi seleksi penerimaan karyawan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Menurutnya, Obrn baru dinyatakan lulus pada tahap satu.

“Obrn Sianipar baru dinyatakan lulus untuk tahap awal (Administrasi, Asesmen Tata Nilai BUMN, dan TKD) saja, namun belum dinyatakan lulus atas keseluruhan proses seleksi,” kata Suherman melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.

Pada mulanya 28 Mei 2019, Obrn Sianipar dinyatakan lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui situs resmi perekrutan bersama BUMN yang dikoordinir oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada 13 Juni 2019 melalui aplikasi rekrutmen milik PPM Manajemen selaku pihak penyelenggara seleksi yang ditunjuk oleh PT Bukit Asam.

Namun Suherman mengakui, pada 20 Juni 2019, adanya kesalahan teknis terjadi sehingga  Obrn Sianipar menjadi tidak lulus. Sebelumnya, PPM Manajemen menyampaikan pengumuman pendaftaran ulang yang menyatakan bahwa Obrn Sianipar statusnya lulus.

Dikarenakan adanya kesalahan teknis pada proses pengumuman yang disampaikan oleh PPM Manajemen, Suherman mengatakan, pada 10 Juli 2019 Obrn Sianipar menyampaikan surat kepada PT Bukit Asam, PPM Manajemen, dan FHCI terkait permohonan klarifikasi terhadap status kelulusan dirinya.

Kemudian pada 12 Juli 2019, PT Bukit Asam dan PPM Manajemen telah menyampaikan klarifikasi sekaligus pemberitahuan kepada Obrn Sianipar, untuk dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang di dalamnya ada tes Bahasa Inggris, tes psikologi lanjutan, wawancara psikologis, dan tes kesehatan untuk tanggal 16 dan 17 Juli 2019 sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah disampaikan.

“Namun pada tanggal 15 Juli 2019, Saudara Obrn menyampaikan penolakan untuk mengikuti proses seleksi lanjutan sebagaimana yang telah disampaikan dengan alasan waktu yang terlalu mendadak,” ujar Suherman.

Karena mendapatkan penolakan dari Obrn, Suherman menuturkan, 16 Juli 2019 PPM Manajemen selaku penyelenggara seleksi telah menyampaikan tawaran jadwal yang dapat dipilih oleh Obrn yakni, Kamis 18 Juli 2019, Jumat 19 Juli 2019, atau Senin 22 Juli 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Namun sampai dengan surat hak jawab ini disampaikan, Sdr. Obrn Sianipar belum menyampaikan tanggapannya atas pemberitahuan dan undangan pelaksanaan proses seleksi sebagaimana yang dimaksud diatas,” ungkap dia.

Adapun terkait prosedur penerimaan pegawai BUMN, menurut Suherman, Obrn harus mengikuti rangkaian tes penerimaan, pertama peserta tes yang lulus tahap awal (Administrasi, Asesmen Tata Nilai BUMN, dan TKD), perlu mengikuti rangkaian tes selanjutnya yaitu tes Bahasa Inggris tertulis, tes psikologi lanjutan, wawancara psikologis, dan tes kesehatan.

Peserta yang lulus dalam rangkaian tes, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara user. Setelah seluruh rangkaian tes tersebut berhasil dilewati, barulah peserta tersebut dapat dinyatakan lulus keseluruhan tes untuk menjadi calon karyawan PT Bukit Asam Tbk," tutup Suherman.

Sebelumnya, seorang penyandang disabilitas Obrn Sianipar merasa mengalami diskriminasi pada seleksi penerimaan karyawan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Bukit Asam. Kemudian dia akan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Kasus ini juga akan disampaikan kepada bapak Jokowi serta kasus ini akan dibawa ke jalur pengadilan guna mendapatkan hak-haknya. Saya harap pak Jokowi bisa memperhatikan kami," kata Obrn di Komnas HAM, Jakarta Pusat, 9 Juli 2019. 

EKO WAHYUDI | MARTHA WARTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

16 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

1 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

2 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

3 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Kemenhub Ungkap Persiapan dan Jumlah Armada Transportasi Mudik Tahun Ini

6 jam lalu

Jalan Pantura Kudus-Demak, Jawa Tengah yang rusak akibat banjir mulai diperbaiki untuk persiapan arus mudik lebaran 2024 pada Kamis 28 Maret 2024. Perbaikan dan pengaspalan dilaksanakan dari jembatan batas antar kabupaten sampai depan Pasar Karanganyar, tepatnya di kilometer 44+500 B - 45+900 B arah Kudus-Demak. Tempo/Budi Purwanto
Kemenhub Ungkap Persiapan dan Jumlah Armada Transportasi Mudik Tahun Ini

Kemenhub sebut pekerjaan proyek di sekitar ruas jalan yang dimanfaatkan sebagai jalur mudik akan dihentikan mulai 31 Maret hingga 21 April 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.