PT Garam Diusulkan Jadi Stabilisator Harga Garam Nasional

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah organisasi masyarakat pesisir, yang terdiri atas nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    Sejumlah organisasi masyarakat pesisir, yang terdiri atas nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    Sebelumnya, Khofifah mengatakan tidak sejalannya kuota impor garam dengan produksi menyebabkan garam rakyat produksi tahun 2018 di Jawa Timur tidak terserap. "Ini bukan oversupply kalau regulasi impor garam bisa berseiring dengan tata cara menghitung produksi garam rakyat," ujar Khofifah. 

    Khofifah yakin produksi garam di Jawa Timur sudah memenuhi standar kebutuhan industri, mengingat sekitar 80 persen tambak di sana sudah mengaplikasikan geomembran. Dengan metode itu, garam yang dihasilkan relatif bersih dari campuran lumpur, atau sekitar 60 persen garam di sana memiliki kadar NaCl di atas 97 persen. "Itu artinya masuk kualifikasi garam industri."

    Tidak sinkronnya kebijakan impor garam dengan produksi rakyat, menurut Khofifah, bisa diselesaikan dengan adanya data tunggal garam. Data itu, menurut dia mesti meliputi banyak produksi garam nasional, jumlah garam yang memenuhi kriteria industri, hingga kebutuhan industri. Dari data tersebut, baru lah pemerintah menetapkan kota impor.

    "Harus ada single data. Kebutuhan betul enggak 4,5 juta ton. Kan ada data begitu. Produksi 2,7 juta ton betul enggak. Sisanya 1,3 juta ton. Data ini disinkronkan sore ini. Kita tunggurapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim," kata Khofifah. Ia mengatakan data prediksi produksi garam tahun ini juga semestinya sudah dikantongi oleh pemerintah daerah dan sudah disinkronkan, namun ia belum mau mengungkap angkanya.

    Dengan data tersebut, Khofifah berharap pemerintah tidak berlebihan mengimpor garam. Pasalnya, ketika impor terlalu banyak, garam rakyat tidak bakal terserap. Apalagi, dalam waktu dekat, yaitu Agustus hingga September, para petambak akan memasuki periode panen raya garam.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.