TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menggelar rapat koordinasi terbatas dengan empat bupati di Jawa Timur, PT Garam, hingga Asosiasi Petani Garam se-Madura pada Senin lalu. Rapat tersebut salah satunya membicarakan garam petani di Jawa Timur yang tidak terserap sejak masa produksi 2018.
Dari rapat tersebut ada sejumlah rekomendasi yang mencuat. Misalnya soal peran PT Garam ke depannya. "Apakah pemerintah akan menetapkan PT Garam sebagai buffer stock garam nasional, sehingga ada stok nasional?" ujar Khofifah di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Jakarta, Kamis, 25 juli 2019.
Apabila nantinya ada stok nasional garam dan PT Garam didaulat menjadi stabilisator harga, maka perseroan juga mempunyai kewajiban untuk menyerap garam rakyat melalui penugasan pemerintah. "Itu rekomendasi asosiasi petani garam."
Di samping itu, usulan dari rakortas itu adalah perlunya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Maritim, untuk mengambil kebijakan nasional soal garam. Pasalnya, persoalan garam itu bukan hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Nusa Tenggara barat.
"Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi soal HPP (Harga Pokok Produksi) untuk garam, mereka sudah ada usulannya," kata Khofifah. Kendati ia belum mau menyebut berapa harga yang diusulkan.
