TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah daerah berinovasi untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. Di samping, tetap memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun.
"Fokus utamanya adalah ketersediaan pasokan dan juga kelancaran distribusi," ujar Darmin, yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.
Beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, kata Darmin, antara lain pembangunan jalan provinsi, kabupaten, dan kota yang terkoneksi ke jalan tol. Dengan demikian, pusat pendukung produksi dapat terhubung langsung ke pasar tujuan.
Di samping itu, pembangunan pasar pengumpul atau lapangan penimbunan, penyediaan transportasi jalan, pemanfaatan platform e-commerce, dan sistem pergudangan berbasis teknologi informasi juga dinilai sebagai upaya penting yang mampu mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi, serta ketersediaan pasokan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Darmin optimistis pencapaian angka inflasi rendah dalam beberapa tahun terakhir dapat dilanjutkan. Dalam empat tahun terakhir, ia mengatakan laju inflasi dijaga sedikit di atas 3 persen, dengan pencapaian 2018 3,13 persen year-on-year, dan inflasi Juni 2019 3,28 persen year-on-year. "Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5 persen dengan deviasi 1 persen," kata Darmin.
Apabila dilihat dari komponen pembentukannya, inflasi harga barang-barang bergejolak khususnya pangan alias volatile foods terjaga di 3,39 persen yoy, kendati pada Juni 2019 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 4,91 persen yoy. Sementara itu, inflasi inti masih terjaga dengan laju 3,07 persen pada tahun 2018 dan 3,25 persen yoy pada Juni 2019.
Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah atau administered price menunjukkan penurunan signifikan dari 3,36 persen pada 2018 menjadi 1,89 persen yoy pada Juni 2019. Atas capaian itu, Darmin mengatakan secara keseluruhan inflasi 2018 masih terjaga, namun secara spasial terdapat beberapa daerah yang realiasi inflasinya di luar atau di atas sasaran inflasi nasional.
"Untuk tingkat provinsi terdapat lima provinsi berada di atas sasaran, sementara di tingkat kabupaten kota terdapat delapan kabupaten atau kota yang berada di atas sasaran," ujar Darmin. "Terjaganya realisasi inflasi 2018 tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui implementasi strategis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif."
Baca berita tentang Inflasi lainnya di Tempo.co.
