Konsultan Banting Harga saat Lelang, Menteri PU: Akan Digugurkan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, Bali, 14 Juni 2019. Waduk dengan luas 35 hektar dan 700 ribu meter kubik air itu dibangun untuk memasok air baku kawasan Kabupaten Badung selatan dan Kota Denpasar sekaligus akan dijadikan kawasan wisata air. Johannes P. Christo

    Presiden Jokowi (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, Bali, 14 Juni 2019. Waduk dengan luas 35 hektar dan 700 ribu meter kubik air itu dibangun untuk memasok air baku kawasan Kabupaten Badung selatan dan Kota Denpasar sekaligus akan dijadikan kawasan wisata air. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjanji pihaknya akan menggugurkan konsultan yang masih melakukan praktik banting-bantingan harga dalam lelang jasa konsultasi karena pasti akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.

    "Peraturan mengenai standar renumerasi minimal sudah ada. Jangan sampai ada banting-bantingan harga lagi. Itu tidak sopan karena menyangkut expertise (keahlian). Bakal saya gugurkan," kata Basuki saat memberikan sambutan pada HUT ke-40 Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.

    Pemerintah, kata Basuki, telah mengatur soal standar renumerasi minimal melalui Permen No. 19 tahun 2018 dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan konstruksi apalagi Presiden Jokowi akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk periode kedua kepemimpinannya.

    "Saya sangat mengapresiasi kalau organisasi sudah punya sanksi bagi anggotanya yang masih melakukan pelanggaran dengan menawar tarif jasa konsultan yang terlalu rendah," ujar Basuki. Ia lantas menceritakan pengalamannya bertemu dengan konsultan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan jembatan di Kalimantan Tengah ternyata jasanya hanya dihargai demikian rendah.

    Lebih jauh Basuki mengatakan Presiden Jokowi sudah meminta dirinya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas membangun sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Sulawesi Utara, dan Labuan Bajo. "Saya harap anggota Inkindo ada yang berkontribusi di proyek-proyek itu," ucapnya.

    Basuki juga meminta dalam pembangunan infrastruktur juga memasukkan unsur seni, agar tidak monoton berisi beton dan baja. "Ada unsur seninya. Sedikit lebih mahal tidak apa-apa seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan lansekap. Pokoknya kalau tidak indah, akan saya minta bongkar karena seolah-olah tidak menghayati pekerjaan," kata Basuki. "Tidak ada hasil konstruksi yang hebat kalau tidak mendapat dukungan dari konsultan yang hebat juga."

    Sedangkan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifikat untuk pembangunan infrastruktur ke depan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

    "Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan. Sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah," kata Peter.

    Peter juga yakin pembangunan infrastruktur akan berjalan baik dengan adanya konsultan-konsultan handal. "Baik itu pembangunan bendungan, jalan tol, jalur kereta api semua bisa dikerjakan konsultan dalam negeri," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.