Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Mudik Lebaran, DPR Soroti Mahalnya Tiket Pesawat

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi sejumlah dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan menghadiri rapat kerja Komisi V DPR di kompleks DPR/MPR Senayan, Senin, 18 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi sejumlah dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan menghadiri rapat kerja Komisi V DPR di kompleks DPR/MPR Senayan, Senin, 18 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat evaluasi penanganan arus mudik lebaran 2019 dan menyoroti soal mahalnya tiket pesawat. Rapat itu dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korlantas, Kepala Basarnas, dan BMKG.

Pimpinan rapat Fary Djemi Francis menyoroti soal mahalnya tarif penerbangan. "Catatan kami berkaitan dengan, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa harga tiket pesawat udara masih sangat mahal bagi sebagian pemudik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat membatalkan mudik lebaran 2019 atau memilih mudik dengan moda transportasi lain," kata Fary di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Anggota komisi V Sukur Nababan mengatakan mahalnya tarif transportasi udara itu membuat kepadatan pada moda transportasi lain. "Karena moda transportasi udara yang membuat harga yang tidak bisa terjangkau pemunpang. Kita tidak bisa hanua bicara harga tarif batas bawah dan batas atas. Jangan sampai ini kartel," kata Sukur.

Menurut dia, saat dulu maskapai penerbangan kita masih banyak, tarif pesawat bisa ditekan. Karena itu, untuk saat ini, dia menyarankan untuk para maskapai membuka struktur biaya dalam rapat khusus.

"Sehingga masyarakat tahu apakan benar-benar seperti itu harganya. Jangan hanya karena bicara safety, harga jadi tidak terjangkau," ujarnya.

Adapun Fary melanjutnya perkataannya, bahwa secara inti komisi V melihat penanganan penyelenggaraan mudik lebaran dari tahun ke tahun terus berjalan lebih baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi V juga memberikan beberapa catatan, seperti adanya beberapa insiden seperti KM Lintas Timur tenggelam di perairan Banggai kepulauan dan Taliabo. KM lintas timur mengangkut 3 ribu ton tenggelam di Banggai Kepulauan dan Taliabo 2 Juni 2019. Dalam kecelakaan itu, satu orang ditemukan selamat dari total 18 orang awak kapal, sisanya hilang dan kemungkinan meninggal dunia.

"Lamanya waktu pencarian dan pertolongan, musibah ini patut jadi perhatian," ujarnya .

Fary juga melihat ada kecelakaan beruntun di tol Talembalang KM 09 Semarang di jalur mengarah ke Jakarta saat contraflow, di mana 5 korban luka ringan. Selanjutnya, komisi V juga melihat masih terdapat kemacetan meski sistem satu arah atau one way di beberapa ruas tol telah diberlakukan. Hal itu perlu dievaluasi.

Selain itu, fasilitas rest area di jalan tol masih perlu terus ditingkatkan, khususnya untuk mudik lebaran. Dan komisi V mencermati soal pemudik masih banyak yang tidak dapat tiket kereta api, bus, dan kapal laut karena tiket habis. "Ini menandakan masih kurangnya kapasitas angkutan umum yang harusnya bisa menjadi kemampuan tulang punggung pemudik," kata Fary.

Baca berita tentang Tiket Pesawat lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

5 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

7 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

9 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Mudik Gratis Lebaran 2024, 40 Persen Warga Tangsel Pulang ke Solo Jawa Tengah

9 jam lalu

Ilustrasi Mudik Gratis. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Mudik Gratis Lebaran 2024, 40 Persen Warga Tangsel Pulang ke Solo Jawa Tengah

Warga Tangsel yang berminat mengikuti program mudik gratis ini bisa mendaftarkan diri ke Terminal Tipe C BSD, Serpong.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Perlunya Peregangan saat Mudik Lebaran agar Otot Tak Kaku, Cek Ragam Gerakannya

1 hari lalu

Ilustrasi pemudik dengan kendaraan pribadi. TEMPO/Subekti
Perlunya Peregangan saat Mudik Lebaran agar Otot Tak Kaku, Cek Ragam Gerakannya

Masyarakat yang mudik Lebaran diimbau melakukan peregangan beberapa waktu sekali agar tidak mengalami kaku otot selama perjalanan.