Kementerian BUMN Bakal Ubah Model Bisnis PT Pos Indonesia

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan penataan paket barang yang akan dikirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Besar Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 25 Mei 2019. ANTARA

    Pekerja melakukan penataan paket barang yang akan dikirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Besar Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 25 Mei 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana mengubah model bisnis PT Pos Indonesia (Persero). Sebab, Kementerian menilai, model bisnis perusahaan yang bertumpu pada pengiriman surat seperti yang dilakukan Pos Indonesia sudah dianggap ketinggalan zaman.

    "PT Pos itu yang penting ubah bisnis modelnya. Selama ini surat, dia harus berubah jadi paket. Kemudian dia harus ubah bisnis model keseluruhan, anak usahanya, SDM-nya, keuangannya," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

    Fajar mengatakan pengubahan atau transformasi model bisnis ini harus segera dilakukan selama PT Pos Indonesia masih mencatat laba. Kementerian BUMN, kata Fajar,   juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perubahan model bisnis tersebut.

    Menurut Fajar, saat ini Kementerian masih membuat roadmap atau peta jalan bagi transformasi Pos Indonesia. Dia mengatakan, Kementerian juga tengah mewacanakan kemungkinan Pos Indonesia bakal mendapat modal tambahan untuk melaksanakan transformasi bisnis.

    "Penambahan modal enggak masalah, modal bisa jadi modal negara atau dari pinjaman. Kemarin kan Inalum juga enggak perlu modal negara," kata Fajar.

    Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) membantah sedang dalam kondisi bangkrut atau pailit. Menurut Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, Benny Otoyo, isu kebangkrutan yang saat ini berkembang di sejumlah pemberitaan merupakan pendiskreditan tanpa data.

    Salah satu indikator yang ditunjukkan Benny untuk menepis isu ini adalah pendapatan perusahaan yang bersumber dari fee penerimaan setoran pajak hingga jasa kurir surat dinas. “Rata-rata mencapai Rp 800-an miliar per tahun,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Selain itu, ada 10 indikator lainnya yaitu rating korporat A-, rating MTN A-, semua utang lancar, hak karyawan tidak tertunda, semua aset dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan. Lebih lanjut, saat ini masih tersedia Layanan Pos Universal 6 hari per minggu, turn over jasa keuangan Rp 20-an triliun per bulan, tidak ada PHK karena restrukturisasi, serta BPJS Kesehatan dan iuran pensiun dibayarkan lancar tanpa tunggakan.

    Baca berita tentang BUMN lainnya di Tempo.co.



    FAJAR PEBRIANTO 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.