Viral Tudingan Sokong Kelompok Radikal, Bukalapak Angkat Suara

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bukalapak Perluas Literasi Digital Bersama Pemerintah Provinsi Kaltim Kaltara.

    Bukalapak Perluas Literasi Digital Bersama Pemerintah Provinsi Kaltim Kaltara.

    TEMPO.CO, Jakarta - Startup belanja berbasis daring Bukalapak angkat suara terkait kabar yang menudingnya  telah bekerja sama dengan kelompok radikal. Belakangan, tudingan yang menyatakan Bukalapak menyalurkan donasi untuk kelompok garis keras menjadi viral di media sosial.

    Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono memastikan kabar tersebut hoaks alias kabar bohong. "Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat," ujar Intan melalui pernyataan tertulis dalam pesan pendek, Selasa, 23 Juli 2019.

    Menurut Intan, saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah. Di antaranya Aksi Cepat Tanggap atau ACT, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa. Penyaluran donasi dilakukan melalui aplikasi.

    Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian Negeri.

    Ia melanjutkan, sebagai mitra dari jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah Bukalapak juga mesti membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, program-program yang dijalankan mesti berdampak positif dan mendukung inovasi teknologi.

    Kabar di media sosial sebelumnya menyatakan Bukalapak telah berafiliasi dengan kelompok radikal semacam ISIS dan HTI lantaran menyalurkan donasi melalui ACT. Narasi yang berkembang menyebutkan Bukalapak diduga telah menyalurkan bantuan ke Kota Allepo, di tengah markas ISIS, melalui sayap kanan ACT yang mendukung kelompok radikal.

    Intan melanjutkan, entitasnya menyesalkan kabar tersebut. Ia lantas meminta masyarakat tidak mempercayai dan turut menyebarkan kabar bohong tentang Bukalapak.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.