PUPR Lelang 7 Proyek Pembangunan Jalan Tol Senilai Rp 151 T

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara jalan tol Pejagan-Pemalang di Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin, 3 Juni 2019.  Rekayasa jalur satu arah (one way) dari arah Jakarta hingga Kalikangkung, Semarang, diperpanjang hingga siang ini dan hingga waktu yang belum ditentukan karena masih tingginya volume arus mudik pada H-2 Lebaran 2019. ANTARA

    Foto udara jalan tol Pejagan-Pemalang di Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin, 3 Juni 2019. Rekayasa jalur satu arah (one way) dari arah Jakarta hingga Kalikangkung, Semarang, diperpanjang hingga siang ini dan hingga waktu yang belum ditentukan karena masih tingginya volume arus mudik pada H-2 Lebaran 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi keseluruhannya sebesar Rp 151,13 triliun pada 2019.

    Kepala BPJT Danang Parikesit menyebutkan, tujuh ruas tol yang akan dilelang adalah Jalan Tol Semanan–Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km), Kamal–Teluknaga–Rajeg sepanjang 38,6 Km, dan akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km. Lalu  Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta–Bawen sepanjang 77 Km, Solo– Yogyakarta New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 Km, dan Balikpapan–Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 Km.

    “Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan–Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain,” kata Danang dilansir dari keterangan tertulis di laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Senin, 22 Juli 2019.

    Menurut Danang, keterlibatan swasta  melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) membawa dampak daya ungkit dari hasil investasinya. Sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

    Investasi swasta tersebut dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

    Selama ini, ujar Danang, pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

    Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik. “Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat” ujar dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Kasus Peretasan, dari Rocky Gerung hingga Pandu Riono

    Peretasan merupakan hal yang dilarang oleh UU ITE. Namun sejumlah tokoh sempat jadi korban kasus peretasan, seperti Rocky Gerung dan Pandu Riono.