Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemindahan Ibu Kota, Warga Kalteng Diminta Tak Asal Jual Tanah

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kiri) berjalan keluar usai menunaikan shalat tarawih di Masjid Darul Arqam, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 7 Mei 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kiri) berjalan keluar usai menunaikan shalat tarawih di Masjid Darul Arqam, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 7 Mei 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Palangkaraya - Menjelang pengambilan keputusan akhir oleh pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru, warga Provinsi Kalimantan Tengah perlu mewaspadai jual beli lahan dan kehidupan sosial budaya.

"Ada dua hal utama yang harus masyarakat waspadai, yakni tentang jual beli lahan dan sosial budaya," kata Pelaksana Tugas Asisten I Setda Kalteng Nurul Edy saat mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pada kegiatan sosialisasi dan evaluasi bela negara di Palangka Raya, Senin, 22 Juli 2019.

Untuk jual beli lahan, masyarakat diminta tidak menjual tanah secara sembarangan. Pemprov menyarankan sekaligus meminta agar tanah yang dimiliki terus dijaga dan dikelola, karena ke depan diyakini akan memiliki banyak manfaat.

Kemudian terkait sosial budaya, warga Kalteng diminta untuk membuka diri dan jangan terpengaruh isu-isu negatif yang beredar. Pihaknya memastikan, jika pemindahan ibu kota telah ditetapkan dan diputuskan ke Kalteng, maka akan membawa banyak dampak positif.

"Pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya tentu tidak akan merusak lingkungan, semua dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Apalagi ibu kota masa depan adalah daerah yang smart, green, beautiful dan sustainable," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penerapan semua sikap itu, juga termasuk bagian dari bela negara. Bela negara merupakan tugas segenap warga negara Indonesia, sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

Perwujudan bela negara sangatlah luas, mulai dari hubungan yang baik antar sesama warga, hingga bersama-sama menangkal berbagai ancaman nyata di bidang ideologi, politik, sosial, budaya maupun musuh bersenjata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu guna mendukung kegiatan bela negara yang ada di Kalteng, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, meliputi sosialisasi bela negara bagi generasi muda hingga melakukan pembentukan forum bela negara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bela Negara, serta memberikan materi nilai-nilai dasar bela negara bagi setiap calon pegawai negeri sipil atau CPNS," tuturnya.

Kasubdit Lingkim Dit Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Endang Purwaningsih menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut, bertujuan untuk membekali sikap, mental dan perilaku setiap warga negara khususnya yang ada di Kalteng.

"Sehingga karakter bangsa yang ada saat ini bisa terus diperkuat dan mereka diharapkan mampu menyebarluaskan maupun mengaktualisasikan bela negara yang sesungguhnya," ujarnya.

Baca berita tentang Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

2 hari lalu

Petugas polisi mengambil bagian dalam konfrontasi dengan geng di dekat Istana Nasional, di Port-au-Prince, Haiti 21 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

Geng-geng bersenjata melancarkan serangan baru di beberapa bagian ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjelang pelantikan pemerintahan baru


Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada peresmian Pelabuhan Wani di Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 27 Maret 2024. Presiden Jokowi meresmikan dua pelabuhan di kawasan Teluk Palu yaitu Pelabuhan Pantoloan di Palu dan Pelabuhan Wani di Donggala, setelah direhabilitasi dan direkonstruksi diharapkan dapat mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana alam itu dengan meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan, peningkatan ekonomi dan sebagai penyangga kawasan IKN. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

Jakarta bukan lagi ibu kota. Presiden Jokowi siap memimpin upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus nanti.


Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

22 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

Begini nasib Jakarta setelah bukan lagi menjadi ibu kota.


Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

34 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, pemindahan ibu kota terjauh di dunia.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

39 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

41 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

Pemerintah memastikan Badan Otorita IKN Nusantara akan menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

48 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

48 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

Staf Khusus Presiden Jokowi dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN).